Kota Malang, Bhirawa-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menekankan pentingnya penguatan tata kelola reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Giat Sukses Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang digelar di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM), Kamis 12/11.
Perencana Muda KemenPAN-RB, Alfian Lisdias menyampaikan bahwa Zona Integritas merupakan instrumen komprehensif untuk memitigasi dan menyelesaikan berbagai isu negatif di perguruan tinggi secara tersistem. Mengingat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memiliki unit kerja yang tersebar luas dan berperan mencetak sumber daya manusia, keberhasilan ZI di kampus diharapkan mampu melahirkan lulusan yang membawa visi integritas serta bebas dari laten korupsi.
”Kami sangat berharap melalui perguruan tinggi, unit-unit kerja semakin aktif menyelesaikan isu terkait integritas. Jika sumber pengajarannya sudah settle dari sisi integritas, harapannya output lulusannya juga membawa visi yang sama,” ujar Alfian Lisdias di sela kegiatan di UM.
Integrasi Sistem dan Antisipasi Penurunan Kinerja
Alfian juga menyoroti tantangan klasik dalam pembangunan ZI, yakni kecenderungan unit kerja yang menggebu-gebu saat proses penilaian, namun performanya menurun drastis setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Untuk mencegah hal tersebut, UM didorong menemukan formulasi khusus dengan mengintegrasikan proses bisnis Zona Integritas langsung ke dalam sistem manajemen sehari-hari.
Dengan demikian, seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan menjalankan standar pelayanan dan pengawasan secara alami (running as usual), tanpa menganggap pembangunan ZI sebagai beban atau tugas tambahan yang bersifat seremonial.
”Kuncinya adalah konsistensi dan mengintegrasikannya dengan sistem manajerial. Monitoring dan evaluasi (monev) serta perencanaan itu sebenarnya sudah ada di lingkup manajerial, tinggal bagaimana kita memolesnya agar sejalan, sehingga pelaksana di lapangan tidak merasa terbebani,” jelasnya.
Pencabutan Predikat dan Peran Pengawasan Publik
Alfian menegaskan bahwa predikat Zona Integritas bukanlah status permanen. Selama lebih dari satu dekade implementasi kebijakan ZI, tercatat sekitar empat hingga lima unit kerja—baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum—telah dicabut predikatnya karena terbukti melakukan maladministrasi atau pelanggaran yang bersifat sistemik.
Meski demikian, proses pencabutan predikat dilakukan secara objektif melalui penelusuran mendalam dan konfirmasi kepada Tim Penilai Internal (TPI) untuk membedakan antara kasus yang bersifat personal dengan kegagalan sistem organisasi.
Guna memperkuat pengawasan di lapangan, KemenPAN-RB saat ini tengah menjajaki kerja sama penyatuan lokus pengawasan bersama Ombudsman RI yang memiliki perwakilan di seluruh provinsi. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat juga terus didorong melalui kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.
”Keterbatasan informasi di lapangan bisa diatasi jika kontrol sosial publik berjalan. Masyarakat maupun pemangku kepentingan jangan sungkan melapor melalui SP4N-LAPOR! jika menemukan ketidaksesuaian layanan pada unit yang sudah berpredikat ZI, agar kualitas reformasi birokrasi tetap terjaga utuh,” pungkasnya.mut
