Layanan Disabilitas Kampus Jangan Sekadar Tunggu Keluhan, Forum ULD Dorong Sistem Informasi Terintegrasi

Malang,Bhirawa-Forum Unit Layanan Disabilitas (ULD) Indonesia mendesak perguruan tinggi untuk segera membangun sistem informasi layanan disabilitas yang tertata dan terintegrasi. Langkah ini dinilai krusial agar pemenuhan akomodasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas berjalan secara proaktif, bukan sekadar bergerak menunggu adanya keluhan.

​Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi daring bertajuk Sistem Informasi Layanan Disabilitas yang digelar Forum ULD Indonesia, akhir pekan kemarin. Kegiatan ini diikuti 25 peserta dari 18 lembaga serta perguruan tinggi yang tersebar mulai dari Aceh hingga Maluku.

​Staf Layanan dan Aksesibilitas Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SLDPI) Universitas Brawijaya (UB), Mahalli, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa ketiadaan sistem data yang terintegrasi membuat layanan kampus rentan terputus.

​”Tanpa data, layanan kita bersifat reaktif. Kita baru bergerak setelah ada keluhan, dan pengetahuan tentang kebutuhan mahasiswa hanya tersimpan di kepala satu-dua orang. Begitu stafnya pindah, layanan ikut terputus,” ujar Mahalli.

​Ia mengingatkan, kewajiban perguruan tinggi memfasilitasi pembentukan ULD merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

​Aturan tersebut kian dipertegas melalui Pasal 15 dan Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang secara spesifik menugaskan ULD menyediakan sistem informasi data peserta didik penyandang disabilitas yang bersifat rahasia.

​Menurut Mahalli, pendataan bukanlah instrumen untuk melabeli mahasiswa, melainkan fondasi pemenuhan hak atas akomodasi yang layak sekaligus bentuk akuntabilitas kampus kepada mahasiswa, pimpinan, maupun kementerian.

​”Sistem informasi layanan disabilitas bukan sekadar aplikasi. Ada orang, alur, data, dan teknologi. Aplikasi yang bagus tanpa alur dan orang yang siap tidak akan menjalankan layanan,” tegasnya.

​Adaptasi Lima Tahapan Alur Layanan

​Dalam sesi berbagi praktik baik tersebut, SLDPI UB memaparkan model alur layanan yang dapat direplikasi kampus lain melalui lima tahapan utama. Tahapan itu meliputi pengungkapan diri secara sukarela (self-disclosure), asesmen kebutuhan akomodasi, permintaan layanan, koordinasi dengan fakultas dan dosen, hingga evaluasi berkala bersama mahasiswa.

​Adapun ragam layanan yang difasilitasi mencakup pendampingan akademik, penyediaan juru bahasa isyarat, materi perkuliahan yang aksesibel, serta penyesuaian mekanisme ujian. Basis pendataan merujuk pada hambatan fungsional—bukan diagnosis medis—yang diisi secara sukarela untuk keperluan perencanaan anggaran, pemetaan program studi, dan pelaporan.

​Menyinggung aspek keamanan informasi, Mahalli menekankan bahwa data disabilitas tergolong data pribadi spesifik merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sehingga menuntut proteksi ketat.

​”Kami memperlakukan data penyandang disabilitas sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Data dicatat seperlunya setelah ada persetujuan, aksesnya terbatas, dan hak mahasiswa untuk tidak mengungkapkan diri tetap kami hormati. Layanan dasar tetap harus bisa diakses bahkan tanpa adanya pengungkapan diri,” jelasnya.

​Ia menambahkan, perancangan sistem informasi wajib melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas sejak tahap awal agar benar-benar aksesibel, selaras dengan prinsip global nothing about us without us (tidak ada kebijakan tanpa keterlibatan penyandang disabilitas).

​Mulai dari Skala Sederhana

​Mahalli mengakui tantangan utama perguruan tinggi saat ini berkutat pada persoalan tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), data yang masih tercecer di berbagai unit, serta upaya membangun kepercayaan mahasiswa agar bersedia melakukan pengungkapan diri.

​Kendati demikian, ia menyarankan ULD di setiap kampus tidak perlu menunggu pengadaan aplikasi berskala besar untuk memulai. Kampus dapat mengawalinya dengan memanfaatkan formulir daring dan catatan bersama berakses terbatas sebelum diintegrasikan ke dalam sistem informasi akademik kampus.

​Ke depan, Forum ULD Indonesia berkomitmen memperkuat jejaring antarperguruan tinggi sebagai ruang berbagi praktik baik, termasuk merumuskan standardisasi format pendataan dan alur layanan yang adaptif sesuai karakteristik masing-masing kampus.mut

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *