Bhirawaonline.com – Selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik terkait polemik kerja sama yang melibatkan dirinya dengan dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam pernyataan video resminya, Raffi menegaskan bahwa ia tidak ingin membuat pembelaan atas polemik kerja sama dengan Kemendikbudristek yang terjadi sebelum ia menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, maupun kerja sama dengan KKP yang berlangsung saat ia sudah mengemban jabatan tersebut.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini,” ujar Raffi Ahmad.
Sebagai langkah konkret, Raffi bersama rekan-rekannya dalam kelompok The Dudas Minus One—yakni Ariel, Desta, dan Gading Marten—berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya para korban terdampak bencana alam.
Baca Juga:
Publik Menanti Respons RANS Terkait Temuan ICW Tentang Kontrak Influencer Capai Rp14 Miliar
Bantuan tersebut akan difokuskan pada pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan lapangan lainnya yang saat ini diprioritaskan untuk wilayah Pidie Jaya dan Gayo Lues, dengan peluang perluasan ke daerah lain.
Ia memastikan bahwa dana Rp15 miliar tersebut tidak akan mengurangi hak pihak-pihak yang telah bekerja di lapangan selama proyek kerja sama berlangsung.
“Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung, karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan profesional. Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.
Terkait aspek transparansi dan akuntabilitas, Raffi menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat, BPKP, maupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengaku sempat berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 mengenai kelanjutan profesinya sebagai pekerja seni dalam menerima endorsement dan kerja sama komersial, yang dinyatakan tidak melanggar aturan.
Namun, ia menyadari adanya standar etika yang lebih tinggi ketika menyandang status sebagai pejabat publik.
“Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya. Karena itu saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Raffi berterima kasih atas kritik dan masukan dari masyarakat yang dinilainya sebagai bagian penting dari demokrasi.
“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi. Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga,” pungkasnya






