Malang, Bhirawa-Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang—yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan—mencatatkan tren positif hingga 31 Oktober 2026. Pendapatan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp96,94 triliun atau tumbuh 2,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp11,34 triliun atau terserap 83,99 persen dari total pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp13,50 triliun. Tingkat penyerapan ini meningkat signifikan dibandingkan Oktober 2025 yang berada di angka 78,10 persen, meski pagu belanja tahun ini mengalami penyesuaian turun sebesar 12,58 persen.
Hal tersebut dipaparkan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala KPPN Malang, Supardi, dalam rilis kinerja APBN sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Kontraktual secara daring pada Kamis (12/11/2026).
Cukai Dominasi Penerimaan Negara
Dari total pendapatan negara sebesar Rp96,94 triliun, sektor perpajakan menyumbang Rp95,73 triliun (tumbuh 2,85 persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,21 triliun (tumbuh 0,50 persen). Penerimaan cukai masih menjadi tulang punggung utama dengan realisasi Rp78,12 triliun atau naik 4,16 persen, yang berkontribusi sebesar 80,6 persen terhadap total pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang.
KPPN Malang juga mencermati adanya dinamika pergeseran pada komponen pajak lain, yakni turunnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 32,23 persen menjadi Rp8,61 triliun yang diiringi lonjakan Pajak Lainnya sebesar 1.152,42 persen menjadi Rp3,92 triliun. Pola pergerakan yang berlawanan dalam nominal hampir setara ini mengindikasikan kemungkinan adanya reklasifikasi pencatatan yang tengah dikonfirmasikan lebih lanjut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sebagai informasi, seluruh angka penerimaan tersebut merupakan setoran ke kas negara yang dihimpun di wilayah kerja KPPN Malang, bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sisa ruang fiskal yang dapat dibelanjakan langsung oleh pemerintah daerah.
Kebut Belanja Modal dan DAK Fisik
Pada sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) terealisasi sebesar Rp5,11 triliun atau 75,97 persen dari pagu Rp6,73 triliun. Sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp6,22 triliun atau 91,96 persen dari pagu Rp6,77 triliun. Penyaluran Dana Desa bahkan hampir tuntas di angka 99,30 persen atau senilai Rp259,91 miliar.
Meski penyerapan secara umum meningkat, KPPN Malang memberikan perhatian khusus pada dua pos anggaran yang masih tertinggal jelang tutup tahun anggaran, yakni Belanja Modal yang baru terserap 33,66 persen (Rp222,05 miliar dari pagu Rp659,63 miliar) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru terserap 67,41 persen.
“Fokus kami sampai dengan akhir tahun adalah memastikan Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus Fisik yang masih tertinggal dapat terserap dengan tetap menjaga kualitas belanja dan kelengkapan dokumen. Peningkatan penyerapan tersebut harus diikuti dengan penandaan dan cara pembayaran yang benar,” tegas Supardi dalam keterangannya.
Sisa pagu Belanja Modal sebesar Rp437,58 miliar ditargetkan dapat terserap optimal dalam dua bulan terakhir dengan rata-rata realisasi Rp218,79 miliar per bulan. Untuk DAK Fisik, pendampingan intensif diarahkan kepada Pemerintah Kota Pasuruan yang realisasinya baru menyentuh 22,20 persen (Rp712,11 juta) agar segera menuntaskan syarat administrasi penyaluran.
Dorong Optimalisasi KKP dan Penyaluran KUR
Selain mengawal belanja fisik, KPPN Malang juga mendorong satuan kerja (satker) mengoptimalkan transaksi non-tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang realisasinya baru tercatat Rp9,59 miliar atau 1,02 persen dari pagu maksimal Rp942 miliar. Satker yang mengalami pergantian pejabat pemegang KKP diminta segera melapor ke bank penerbit maksimal tujuh hari kerja agar kartu dapat segera diaktivasi kembali.
Di luar pos belanja langsung APBN, dukungan pembiayaan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Malang Raya dan Pasuruan turut mencatatkan pertumbuhan pesat. Hingga Oktober 2026, penyaluran KUR mencapai Rp6,07 triliun kepada 88.929 debitur, tumbuh 25,84 persen secara nominal dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalur sebesar Rp266,60 miliar kepada 45.622 debitur, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial telah diterima oleh 901.021 keluarga penerima manfaat dengan total nilai Rp540,62 miliar.mut
