Sentil Pejabat Nir-Etika hingga Tegaskan AI Bukan Inventor, FH UMM Bedah Arah Pembaruan Hukum Nasional

Malang, Bhirawa – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) membedah arah pembaruan hukum nasional melalui forum ilmiah bertajuk 2nd Colloquium: Pembaruan Hukum Nasional di Aula GKB IV Lantai 9 Kampus UMM, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang dipandu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. ini menghadirkan dua doktor baru FH UMM untuk mengulas isu kekosongan norma etika pejabat publik hingga tantangan hukum paten di era kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).

​Dekan FH UMM, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa hukum bukanlah skema final yang kaku, melainkan entitas yang terus berproses (law in the making) mengikuti dinamika zaman. Ia mencontohkan pemberlakuan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) per 2 Januari 2026 yang sehari sebelumnya langsung mengalami penyesuaian pada 55 pasal melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

​”Ini membuktikan bahwa hukum selalu dalam proses menjadi. Verifikasinya adalah seberapa jauh hukum tersebut mampu mengabdi kepada kepentingan manusia,” ujar Tongat saat membuka forum tersebut.

​Kritik Etika Kekuasaan Lewat Perspektif “Mboten Njawani”

​Pada sesi diskusi pertama, pakar hukum tata negara FH UMM, Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., menyoroti adanya kekosongan norma (vacuum of norm) terkait batasan tegas frasa perbuatan tercela bagi pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan. Lewat gagasan bertajuk Mencecap Perbuatan Tercela dalam Perspektif Mboten Njawani, ia menilai legalitas formal kerap berbenturan dengan kepatutan dan etika.

​Bayu menegaskan, istilah mboten njawani yang diangkatnya bukanlah sentimen etnis, melainkan kritik moral atas hilangnya kepekaan sosial, lenyapnya rasa malu, serta suburnya perilaku sewenang-wenang seperti korupsi, nepotisme, dan hedonisme di lingkungan kekuasaan.

​”Pejabat publik wajib memiliki integritas yang diakui oleh adat, agama, dan kesusilaan. Prinsipnya, sepira dhuwure pangkatmu, aja lali marang sesama. Setinggi apa pun jabatan dan pangkat, jangan pernah kehilangan kehalusan budi dan nilai kemanusiaan,” tegasnya.

​AI Bukan Subjek Hukum dalam Invensi Paten

​Sementara itu, pemateri kedua yang juga pakar Hak Kekayaan Intelektual FH UMM, Dr. Sofyan Arief, S.H., M.Kn., mengulas tema Paten dan Artificial Intelligence dalam Filsafat Hukum Inventorship. Ia menyoroti maraknya pemanfaatan AI dalam riset teknologi yang mulai mengaburkan batas atribusi penemu.

​Sofyan menegaskan, AI bukanlah subjek hukum sehingga tidak dapat memiliki hak eksklusif maupun hak moral atas suatu invensi. Status inventor mutlak tetap melekat pada manusia yang memberikan kontribusi konseptual esensial pada fitur klaim invensi, sementara AI hanya diposisikan sebagai alat bantu (AI-assisted invention).

​Guna menjawab tantangan tersebut, Sofyan mengusulkan penerapan uji kontribusi konseptual manusia serta pengujian patenabilitas berbasis standar hibrida POSITA-AI. Ia juga mendorong agenda pembaruan hukum paten secara bertahap, mulai dari penerbitan pedoman klasifikasi AI oleh pemerintah, kewajiban transparansi matriks kontribusi inventor, hingga revisi undang-undang paten.

​”Revisi undang-undang diperlukan untuk menegaskan manusia sebagai inventor mutlak, sehingga hukum paten tetap memberi insentif bagi inovasi sekaligus menjamin kepastian hukum dan kepentingan publik,” pungkasnya. mut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *