Malang, Bhirawa-Gelar sarjana selama ini kerap dipandang sebagai tiket utama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Namun, melimpahnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja kini memicu fenomena inflasi gelar (credential inflation), di mana ijazah mulai kehilangan nilai eksklusivitasnya di pasar kerja. Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Vina Salviana Darvina Soedarwo MSi menjelaskan, inflasi gelar terjadi ketika semakin banyak pencari kerja memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Akibatnya, standar kualifikasi formal di dunia industri terus mengalami pergeseran ke atas.
“Ketika semakin banyak orang memiliki gelar yang sama, akhirnya credential tersebut kehilangan kekuatan eksklusifnya. Akibatnya, standar kualifikasi formal semakin meningkat,” ujar Prof Vina, Kamis (19/11).
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan fenomena overeducation, yakni ketika tingkat pendidikan pekerja jauh melampaui kualifikasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang dahulu cukup ditangani lulusan SMA kini mensyaratkan gelar sarjana (S1), bahkan posisi bagi lulusan S1 mulai menuntut kualifikasi S2 maupun sertifikasi tambahan.
Dampak fenomena ini tidak hanya memukul lulusan secara individu, tetapi juga membebani keluarga yang telah mengorbankan aset ekonomi demi membiayai kuliah. Ketika gelar sarjana gagal menghasilkan pendapatan yang sepadan, investasi pendidikan justru berbalik menjadi beban baru sekaligus memicu tekanan psikologis dan sosial bagi para lulusan.
Prof Vina menambahkan, ketimpangan akses jejaring sosial turut memengaruhi peluang kerja. Kelompok masyarakat menengah ke atas cenderung memiliki akses jaringan lebih luas dibandingkan kelompok bawah yang kian berisiko tertinggal.
Meski demikian, ia menilai tingginya angka pengangguran terdidik tidak sepenuhnya menjadi kesalahan perguruan tinggi. Persoalan ini menyangkut ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, termasuk pola rekrutmen perusahaan yang masih terpaku pada jenjang pendidikan formal ketimbang pengalaman dan keahlian nyata.
“Perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan kompetensi substantif dan literasi digital agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja,” tegasnya.
Untuk mengurai persoalan ini, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara kampus, pemerintah, industri, dan mahasiswa. Pemerintah diharapkan memperluas penciptaan lapangan kerja yang beragam serta memperkuat perlindungan tenaga kerja, sementara dunia industri perlu bergeser menuju pola rekrutmen berbasis kompetensi.
“Melalui penguatan kompetensi lulusan oleh perguruan tinggi, rekrutmen berbasis kemampuan di dunia kerja, peningkatan keterampilan individu, serta perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah, persoalan inflasi gelar ini dapat diatasi bersama,” pungkasnya. mut






