Saniman Wafi, bersama masyarakat
Kota Malang, Bhirawa
Persoalan klasik jaminan kesehatan dan kesenjangan perhatian terhadap dunia pendidikan swasta masih menjadi keluhan dominan masyarakat bawah. Hal ini terungkap saat Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Saniman Wafi, menggelar reses untuk menyerap aspirasi konstituennya di Gedung Serbaguna Lesanpuro, Selasa (7/7) malam.
Dalam forum dialog yang berlangsung hangat tersebut, warga mengeluhkan regulasi sepihak dari oknum pihak rumah sakit (RS) terkait pembatasan durasi rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan. Warga menyayangkan adanya aturan tidak tertulis yang memaksa pasien pulang setelah tiga hari perawatan, padahal kondisi pasien belum sepenuhnya membaik. Selain itu, status kepesertaan BPJS yang mendadak nonaktif saat dibutuhkan juga kerap memicu kepanikan warga.
Menanggapi keluhan tersebut, legislator yang karib disapa Sam Wafi ini meminta masyarakat tidak panik. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang telah memiliki sistem mitigasi cepat untuk persoalan administrasi kesehatan darurat.
”Apabila ada masyarakat yang kartu BPJS-nya mendadak tidak aktif saat di rumah sakit, segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Optimalkan layanan Cekat di tingkat kelurahan agar status kepesertaannya bisa segera diproses kembali sesuai ketentuan,” tegas Wafi di hadapan konstituen.
Selain sektor kesehatan, sorotan tajam warga tertuju pada sektor pendidikan. Masyarakat menilai sejauh ini kebijakan pemkot masih timpang dan cenderung berfokus pada sekolah negeri. Warga berharap Pemkot Malang memberikan porsi perhatian dan porsi anggaran yang seimbang bagi lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA). Lembaga-lembaga tersebut dinilai masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang masif, padahal kontribusinya dalam mencerdaskan karakter generasi muda sangat besar.
Saniman Wafi berkomitmen penuh mengawal ketimpangan ini agar masuk dalam peta kebijakan strategis daerah. Tak hanya menampung suara, dalam reses ini Wafi juga langsung merealisasikan komitmen konkretnya melalui penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) ke-28 kepada sejumlah kelompok masyarakat.
Bantuan berupa perangkat sound system diserahkan kepada kelompok seni tradisional bantengan dan kepang demi menjaga kelestarian budaya lokal. Sementara itu, bantuan alat musik hadrah juga disalurkan kepada jamaah Al-Banjari setempat untuk menunjang aktivitas keagamaan di lingkungan warga.
”Semua aspirasi, mulai dari kepastian regulasi kesehatan, pemerataan insentif pendidikan swasta, hingga pelestarian budaya ini kami kunci untuk dibahas bersama jajaran eksekutif di Pemkot Malang. Target kami, hasil reses ini bertransformasi menjadi program kerja konkret yang menjawab langsung kegelisahan masyarakat bawah,” pungkas aleg muda F-PKB tersebut. [
