- Setyo Wahyu S., S.E., M.E
Malang, Bhirawa
Turunnya harga minyak mentah global seringkali memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengapa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri tidak serta-merta ikut merosot. Menanggapi fenomena tersebut, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberikan penjelasan logis terkait realitas perhitungan ekonomi di balik penetapan harga energi tersebut.
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan UMM, Setyo Wahyu S., S.E., M.E”., mengungkapkan bahwa regulasi penyesuaian harga BBM di Indonesia tidak bisa dilakukan secara instan. Hal ini dikarenakan pemerintah terikat pada formulasi harga rata-rata periodik, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta acuan harga regional.
“Pemerintah secara konsisten menggunakan formulasi harga rata-rata dalam satu periode evaluasi tertentu, sehingga penyesuaian harga selalu membutuhkan waktu. Kita melihat perjalanan harga dalam rentang waktu tertentu, bukan perubahan harian,” ujar Setyo Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (15/7).
Selain bertumpu pada data historis, Setyo menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) turut menjadi beban ganda bagi negara. Mengingat Indonesia saat ini berstatus sebagai net importer atau pengimpor BBM siap pakai, maka transaksi perdagangan internasionalnya sangat bergantung pada pergerakan kurs.
“Minyak siap pakai yang kita impor dibayar dengan dolar. Jadi, ketika rupiah melemah, selisih kurs itulah yang sangat dirasakan dampaknya terhadap harga BBM,” jelasnya.
Faktor krusial lain yang kerap luput dari perhatian publik adalah indikator referensi yang digunakan. Indonesia tidak memakai acuan harga minyak mentah dunia secara langsung, melainkan menggunakan Mean of Platts Singapore (MOPS) sebagai harga acuan internasional untuk kawasan regional.
Lebih lanjut untuk kategori BBM non-subsidi, Setyo memaparkan adanya penerapan skema cost plus pricing. Skema ini melibatkan akumulasi dari biaya pengolahan, distribusi, margin perusahaan, hingga kewajiban pajak yang membuat pergerakan harga cenderung lebih kaku di pasar.
Dalam menjaga stabilitas nasional, ia menilai langkah pemerintah yang memprioritaskan penjagaan daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi terukur sudah tepat. Penyesuaian yang dilakukan secara bertahap dinilai krusial untuk mencegah guncangan ekonomi.
”Pemerintah harus sangat berhati-hati melakukan penyesuaian agar tidak memicu gejolak inflasi pada barang kebutuhan pokok yang sensitif terhadap perubahan biaya energi,” tambahnya.
Sebagai penutup, akademisi kampus putih ini berpesan agar ke depan pemerintah semakin transparan dalam mengomunikasikan formula penetapan harga BBM guna meminimalisasi asumsi negatif di tengah masyarakat. Selain itu, penguatan fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas serta percepatan hilirisasi energi yang mandiri harus mulai diprioritaskan agar Indonesia tidak terus-menerus didikte oleh dinamika pasar globa.mut
