Malang, Bhirawa– Realisasi pelaksanaan APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatatkan tren positif hingga akhir Juli 2026.
Realisasi pendapatan negara di lima daerah—meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan—berhasil menembus Rp69,85 triliun, atau tumbuh sebesar 7,28% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga:Pendapatan Tembus Rp8,18 Triliun, KPPN Malang Tekankan Percepatan Serapan TKD dan DAK
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menyampaikan rilis kinerja APBN tersebut secara daring melalui media Teams pada Senin (10/8/2026). Agenda bulanan ini digelar berbarengan dengan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Kinerja Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan dan Optimalisasi IKPA Triwulan III 2026.
Dalam paparannya, Muhammad Rusna menjelaskan bahwa pencapaian pendapatan APBN ditopang kuat oleh sektor penerimaan perpajakan dan PNBP:
* Pajak Penghasilan (PPh): Terealisasi sebesar Rp4,08 Triliun, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 18,82% (y-o-y).
* Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Mencapai Rp6,93 Triliun, tumbuh sebesar 3,85% (y-o-y).
* Penerimaan Cukai: Menyumbang porsi terbesar hingga Rp54,55 Triliun atau tumbuh 4,54% (y-o-y).
* PNBP Lainnya: Terealisasi sebesar Rp280,04 Miliar (95,74% dari target) dan tumbuh 2,49% dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, kinerja Belanja Negara hingga akhir Juli 2026 telah terserap sebesar Rp7,66 Triliun atau sekitar 60,18% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,73 Triliun.
Penyaluran ini didukung oleh Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp3,53 Triliun (58,67%) dengan pertumbuhan 8,17% (y-o-y). Rincian realisasi belanja K/L terdiri dari:
* Belanja Pegawai: Rp2,58 Triliun (67,19%).
* Belanja Barang: Rp853,42 Miliar (47,63%).
* Belanja Modal: Rp99,06 Miliar (25,48%).
Di sisi lain, Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp4,13 Triliun (61,53%). Angka ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,69 Triliun (64,94% dari pagu) serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp948,13 Miliar (53,84% dari pagu TA 2026).
Guna mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K (kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif), terdapat alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp201,34 Miliar. Hingga 31 Juli 2026, realisasinya mencapai Rp79,47 Miliar (39,47%). KPPN Malang mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik dan Dana Desa.
Terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), tercatat nilai transaksi mencapai Rp6,57 Miliar dari 2.645 transaksi. Kendala utama yang dialami satuan kerja dalam skema KKP umumnya terkait pergantian pemegang KKP yang belum segera diajukan perubahannya ke pihak perbankan.mut
