Dr. Akhirul Aminulloh
Kota Malang, Bhirawai
Ketegang geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menjadi sorotan dunia. Meski saat ini kedua belah pihak tengah memasuki fase gencatan senjata, situasi tersebut dinilai belum menjadi jaminan konflik benar-benar berakhir. Sebaliknya, kondisi ini menjadi sinyal bahwa perebutan pengaruh global masih membara dan berpotensi memicu krisis baru.
Menyikapi dinamika tersebut, Pakar Komunikasi Politik yang juga Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Akhirul Aminulloh menegaskan, konflik ini tidak sesederhana adu kekuatan militer. Pertarungan yang terjadi di Timur Tengah itu sarat akan dominasi politik, kepentingan strategis, hingga perebutan pengaruh negara-negara adidaya.
“Konflik seperti ini tidak hanya berbicara tentang perang fisik, tetapi juga mengenai bagaimana negara mempertahankan pengaruh dan kepentingannya di tatanan global,” ujar Akhirul saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).
Dua Sisi Gencatan Senjata dan Efek Domino Ekonomi
Menurut Akhirul, dalam kacamata geopolitik, fase gencatan senjata memiliki dua makna yang bertolak belakang. Di satu sisi bisa membuka ruang deeskalasi menuju perdamaian. Namun di sisi lain, fase ini kerap dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi strategi sebelum menentukan langkah politik dan keamanan berikutnya.
Ia mengingatkan, kemenangan dalam konflik internasional tidak melulu soal superioritas militer. Stabilitas pemerintahan dalam negeri, dukungan publik, serta kemampuan menjaga legitimasi politik justru menjadi faktor kunci posisi sebuah negara di mata dunia.
Di era globalisasi, lanjutnya, konflik di satu kawasan dipastikan memicu efek domino bagi negara lain, termasuk Indonesia. Sektor yang paling rentan adalah ekonomi global, khususnya terkait distribusi energi dan jalur perdagangan internasional.
“Ketika jalur distribusi energi atau perdagangan internasional terganggu, dampaknya langsung meluas ke negara lain yang memiliki keterkaitan ekonomi. Potensinya mulai dari kenaikan harga energi, hambatan rantai pasok global, hingga perlambatan ekonomi dunia,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Laboratorium Pancasila (Lapasila) UM ini.
Lebih lanjut, Akhirul menyoroti hadirnya kekuatan besar lain seperti Rusia dan Tiongkok yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Keterlibatan mereka dinilai mampu mengubah peta keseimbangan politik global secara dinamis.
Oleh karena itu, ia menilai jalur diplomasi dan mediasi multilateral tetap menjadi instrumen paling rasional untuk menekan eskalasi konflik, ketimbang menggunakan pendekatan konfrontatif.
Terkait posisi Indonesia, Akhirul menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia harus berdiri tegak sebagai aktor yang mendorong perdamaian dunia tanpa harus terseret dalam pusaran kepentingan blok tertentu.
“Indonesia sejak awal memiliki tradisi kuat untuk mendorong perdamaian. Tantangan terbesar kita ke depan adalah memperkuat kapasitas diplomasi agar mampu mengambil peran lebih aktif dan strategis dalam merespons berbagai isu global,” pungkasnya. mut
