Malang, Bhirawa – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur menggencarkan pembinaan tata kelola kearsipan bagi organisasi kemasyarakatan, khususnya kalangan koperasi wanita (Kopwan) di wilayah Malang Raya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah hilangnya dokumen penting sekaligus memberikan pemahaman teknis mengenai aturan masa simpan serta pemusnahan arsip sesuai regulasi nasional.
Kepala Disperpusip Provinsi Jawa Timur, Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si., menyebut terungkap bahwa banyak pengurus koperasi sebenarnya masih menyimpan arsip, tetapi belum tertata dengan baik, bahkan sebagian dokumen ada yang langsung hilang. Padahal, koperasi memegang peran krusial dalam pengembangan ekonomi masyarakat sehingga tertib administrasi menjadi hal yang mutlak.
”Kegiatan ini sangat tepat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kami di Disperpusip Jawa Timur dalam melakukan pembinaan kearsipan. Pembinaan tidak hanya menyasar OPD Pemprov maupun kabupaten/kota, tetapi juga organisasi masyarakat termasuk koperasi wanita,” jelas Tiat S. Suwardi, Jumat at 20/11.
Acara yang di helat di Rayz UMM Hotel 20-21/11 tersebut, peserta tidak hanya diberikan materi teoritis, melainkan juga dibekali peralatan kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi. Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi meski sebagian besar pengurus koperasi sudah berusia lanjut.
Aturan Masa Simpan dan Pemusnahan Arsip
Sementara itu, Arsiparis Ahli Madya Disperpusip Provinsi Jawa Timur, Dra. Diah Ismiatun, M.Hum, menegaskan bahwa pemusnahan arsip tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap lembaga wajib mengacu pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang ditetapkan oleh instansi pembina atau ketua asosiasi terkait setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
”Untuk masa retensi, pakem dari Peraturan Kepala ANRI sudah jelas, yakni 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Ketentuannya tidak boleh kurang dari batas tersebut, tetapi boleh lebih,” terang Dra. Diah Ismiatun, M.Hum..
Khusus untuk arsip transaksi keuangan, Arsiparis Ahli Madya Disperpusip Provinsi Jawa Timur tersebut menegaskan batas minimal penyimpanannya adalah 10 tahun. Namun, pihaknya menyarankan agar dokumen keuangan ditinjau kembali sebelum dimusnahkan mengingat adanya potensi kedaluwarsa hukum yang mencapai 13 hingga 15 tahun.
”Di Jawa Timur pernah ada kasus yang sudah 15 tahun ternyata masih diungkit kembali. Ini menjadi bentuk kehati-hatian agar koperasi terhindar dari klaim hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Klasifikasi Keterbukaan Informasi Arsip
Selain masa simpan, pihaknya juga memaparkan klasifikasi keterbukaan informasi arsip. Arsip yang bersifat terbuka, seperti dokumen anggaran yang sudah dipublikasikan, boleh diakses oleh masyarakat luas maupun jurnalis.
Sebaliknya, arsip yang bersifat rahasia—seperti dokumen terkait kasus hukum dan kepegawaian—tidak boleh dibuka untuk umum. Dokumen rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, seperti pimpinan lembaga, kepala daerah, serta aparat penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui pendampingan ini, Disperpusip Provinsi Jawa Timur berharap kesadaran tertib arsip di lingkungan koperasi wanita semakin meningkat sehingga mampu menunjang kinerja organisasi secara profesional dan akuntabel. mut








