Malang, Bhirawa– Keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran teknis pelaksanaan, melainkan dari mutu tata kelola serta integritas pemimpin yang dihasilkan. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, seusai Seminar Nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa 13/10.
Heddy menekankan, kepatuhan terhadap kode etik mutlak diperlukan karena pemilu merupakan mekanisme sakral bagi rakyat untuk menyerahkan mandat kepemimpinan.
”Kalau penyelenggara pemilunya berintegritas, saya meyakini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas pula. Sebaliknya, kalau penyelenggaranya bermasalah secara etika dan integritas, sulit berharap lahir pemimpin yang berintegritas,” tegas Heddy.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti bahaya praktik politik uang yang dinilainya sebagai noda besar dalam sistem demokrasi. Menurut Heddy, pemberantasan politik transaksional tidak bisa bertumpu pada penyelenggara semata, melainkan menuntut keberanian serta kesadaran kritis dari masyarakat pemilih.
Perguruan tinggi pun dinilai memegang peran strategis untuk membendung degradasi moral demokrasi ini. DKPP secara aktif mendorong integrasi kurikulum etika di lingkungan kampus, baik berupa mata kuliah mandiri maupun sisipan dalam mata kuliah hukum dan etika profesi.
Langkah ini dipandang penting guna menanamkan nilai integritas sejak dini sebelum mahasiswa terjun menjadi praktisi, aparatur, maupun penyelenggara negara.
Menanggapi dinamika revisi regulasi pemilu yang tengah digodok DPR, termasuk wacana pemisahan keserentakan pileg, pilpres, dan pilkada, Heddy mengingatkan bahwa sebaik apa pun regulasi dirancang, figur yang menjalankan sistem tetap menjadi penentu akhir.
”Aturannya baik, tetapi kalau yang menjalankan tidak baik, implementasinya juga kurang baik. Karena itu, kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang benar-benar memiliki integritas tinggi,” pungkasnya.mut
