Malang, Bhirawa – Memanfaatkan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPRD hingga Balai Kota Malang, Rabu 28/10. Aksi damai tersebut menyoroti evaluasi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksinya, massa menuntut respons konkret pemerintah terhadap sejumlah isu krusial nasional, mulai dari krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan ekonomi, kesejahteraan tenaga kerja, hingga tata kelola anggaran negara.
Salah satu perwakilan massa dari Serikat Mahasiswa Indonesia, Ardan, menyampaikan kritik tajam terhadap efektivitas program prioritas pemerintah saat ini, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program-program tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan ekonomi riil yang dihadapi masyarakat lapis bawah.
“Sejarah Indonesia adalah sejarah angkatan muda. Bila angkatan muda mati rasa, maka terancamlah sejarah Indonesia sendiri,” tegas Ardan mengutip sastrawan Pramoedya Ananta Toer di hadapan barisan massa aksi.
Selain menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi makro, aliansi membawa dokumen pernyataan sikap bertajuk “Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla”. Mereka menyoroti bencana karhutla di wilayah Sumatra, Kalimantan, hingga Papua yang berlangsung berlarut-larut serta menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan warga dan ekosistem lingkungan.
Persoalan ekologis tersebut diperparah oleh tekanan daya beli akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, upah riil yang rendah, minimnya lapangan kerja layak, hingga tingginya tarif akses layanan dasar seperti pendidikan dan perumahan.
Koordinator aksi merinci sedikitnya tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, antara lain:
Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan hak para korban, serta mencabut izin korporasi yang terbukti membakar lahan.
Menurunkan harga bahan pokok, beban pajak, serta biaya layanan pendidikan dan kesehatan.
Menyediakan lapangan kerja berkualitas, menaikkan upah buruh, serta menghapus sistem kontrak kerja (outsourcing).
Menjamin akses kepemilikan tanah, permodalan, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta kaum miskin perkotaan.
Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengkaji ulang keberadaan Koperasi Desa Merah Putih.
Menegakkan supremasi sipil, mengadili pelanggar HAM berat, serta membubarkan Batalyon Pembangunan (YonTP).
Mengajak konsolidasi lintas sektor demi memperjuangkan perbaikan kebijakan publik yang berkeadilan sosial.
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi wadah konsolidasi mahasiswa dan elemen buruh di Kota Malang untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah tetap terdengar hingga ke pusat pemerintahan.mut
