Muhammad Rusna
Kota Malang, Bhirawa
Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dinilai bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang yang sangat strategis demi mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul menuju visi Generasi Emas 2045.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, mengungkapkan bahwa mandat konstitusi ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
”Anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini merupakan amanat Undang-Undang. Ini adalah komitmen konkret negara pada sektor yang sangat krusial, yaitu SDM. Sama halnya dengan sektor kesehatan yang mendapatkan porsi minimal lima persen, pendidikan tetap menjadi prioritas utama demi masa depan Indonesia,” ujar Muhammad Rusna, Kamis (9/7) kemarin.
Lebih lanjut, Rusna meluruskan persepsi publik yang sering kali menganggap anggaran pendidikan hanya berputar di satu kementerian saja. Menurutnya, serapan anggaran jumbo tersebut tersebar luas di berbagai lini pemerintahan, termasuk kementerian teknis terkait dan pemda.
”Kalau masyarakat melihat anggaran pendidikan itu hanya ada di Kementerian Pendidikan, itu kurang tepat. Anggaran ini juga dialokasikan melalui Kementerian Agama, Transfer ke Daerah (TKD), serta kementerian/lembaga lain yang memiliki satuan pendidikan maupun program peningkatan kualitas SDM,” jelasnya rinci.
Rusna memaparkan, porsi terbesar dari pemanfaatan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, mencakup pembayaran gaji dan tunjangan guru. Selain itu, dana tersebut juga mengalir deras untuk pembangunan sarana-prasarana sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa, hingga penguatan mutu pendidikan nasional.
Pihaknya menekankan bahwa lompatan Indonesia menuju status negara maju dan sejahtera akan sulit tercapai tanpa adanya keberpihakan yang kuat pada sektor ini.
”Tidak akan ada negara yang makmur tanpa investasi yang kokoh pada kualitas manusianya. Pendidikan adalah kunci utama agar generasi muda kita punya daya saing tinggi, baik di tingkat regional maupun global,” tegasnya.
Di akhir penjelasannya, Kepala KPPN Malang ini menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan mutlak memerlukan sinergi kolektif, mulai dari pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, hingga peran aktif masyarakat.
Melalui dukungan anggaran yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan zaman, diharapkan sistem pendidikan nasional mampu melahirkan SDM kompeten dan inovatif sebagai modal utama menyongsong Indonesia Emas 2045.mut
