Malang, Bhirawa –omando Distrik Militer (Kodim) 0833/Kota Malang kembali menggelar penertiban rumah dinas sebagai wujud komitmen menjaga dan mengamankan aset negara, Selasa 17/11. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas negara ditempati sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku, yakni khusus bagi prajurit TNI maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif berdinas.
Penertiban tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya konkret dalam menegakkan tata kelola barang milik negara yang akuntabel. Penataan secara berkala dinilai krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan maupun penguasaan aset oleh pihak yang tidak lagi berhak.
Komandan Kodim (Dandim) 0833/Kota Malang, Letkol Inf Dedy Azis, menegaskan bahwa kedisiplinan dalam pemanfaatan rumah dinas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Kendati demikian, pihaknya memastikan seluruh tahapan penertiban di lapangan tetap mengedepankan kebijaksanaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
”Pada prinsipnya, aset negara harus dijaga dan digunakan sesuai aturan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap penggunaan fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya. Kami akan menjalankan penertiban ini secara tegas, terukur, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Aturan harus ditegakkan, tetapi komunikasi dan penghormatan terhadap sesama juga harus dijaga,” tegas Letkol Inf Dedy Azis.
Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa menjaga aset negara adalah tanggung jawab kolektif. Kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan rumah dinas tidak hanya mencerminkan ketaatan hukum, tetapi juga menjadi cermin integritas dan kedisiplinan aparatur dalam mengemban amanah institusi.
Dalam pelaksanaannya, Kodim 0833/Kota Malang mengutamakan koordinasi intensif serta komunikasi dua arah dengan para penghuni maupun pihak terkait. Pendekatan persuasif dikedepankan agar proses pengosongan dan penataan berjalan kondusif tanpa memicu gesekan sosial di lapangan.
Melalui langkah ini, jajaran Kodim 0833/Kota Malang kembali mengingatkan bahwa rumah dinas bukanlah hak milik pribadi yang dapat dikuasai tanpa batas waktu. Setiap fasilitas negara melekat pada jabatan serta masa dinas aktif yang wajib dipatuhi bersama.






