Bhirawamalang.com – Setelah rekomendasi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta, pihak terduga pelanggar kini tengah menempuh jalur banding.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menekankan bahwa tindakan tegas ini merupakan wujud keseriusan institusi dalam menindak segala bentuk pelanggaran:
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” begitu paparnya seperti dikutip dari Tribrata News.
Baca Juga:
DPR Minta Polri Transparan Usut Penyadapan Prabowo: Jangan Berhenti di Pelaku Lapangan
Selain penegakan kode etik, Johnny menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain, termasuk dugaan makar.
Ia menyebut Kapolri membentuk tim dibawah Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.
Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
