Lia Istifhama Anggota DPD RI
Jakarta, Bhirawa
Momentum panen raya serentak di 43 titik Jawa Timur yang dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, menjadi sinyal kuat kokohnya ketahanan pangan daerah. Kendati demikian, kesuksesan sektor pertanian dinilai tidak boleh hanya diukur dari melimpahnya hasil produksi, melainkan harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan para petani di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur, Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia ini meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengoptimalkan posisi strategisnya sebagai jembatan aspirasi hulu-hilir. HKTI tidak boleh sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan harus menjelma sebagai kekuatan konkret yang mengawal kebijakan pertanian nasional.
”Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, suara petani harus sampai kepada para pengambil kebijakan melalui organisasi yang kuat seperti HKTI,” ujar Ning Lia saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Kerabat Khofifah Indar Parawansa ini menambahkan, kesuksesan panen raya wajib diikuti oleh intervensi kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani. Di antaranya meliputi kepastian harga jual pascapanen, kemudahan dan ketersediaan akses pupuk, pembiayaan, pendampingan, hingga akselerasi mekanisasi atau teknologi pertanian modern.
Sebagai representasi daerah, DPD RI siap bersinergi dengan HKTI untuk membawa persoalan riil di desa-desa ke meja kebijakan pusat. “Ketika petani kuat dan sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh,” imbuh srikandi parlemen tersebut.
Senada, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H M Arum Sabil, membenarkan bahwa posisi Jatim sangat strategis sebagai barometer pangan nasional. Apa yang terjadi pada konjungturan pertanian di Jatim dipastikan bakal berdampak langsung pada stabilitas pangan domestik.
Arum menyebut, komitmen swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjuti oleh tokoh Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, harus dikawal secara konsisten agar menyentuh kebutuhan rill petani.
”Semangat swasembada pangan harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah memiliki kebijakan dan program, sementara petani adalah pelaku utamanya. HKTI berada di tengah-tengah untuk menjembatani keduanya,” kata Arum Sabil.
Menghadapi tantangan pertanian yang kian kompleks—mulai dari dampak perubahan iklim, isu regenerasi petani, hingga rantai distribusi pasar—HKTI Jatim mendorong penguatan kolaborasi multi-pihak (pentahelix). Sinergi intensif bersama DPD RI diharapkan mampu mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi dan pasar yang selama ini kerap merugikan petani saat panen raya tiba.mut
