Prof Andi Kurniawan S.Pi M.Eng. dan Direktut Pelaksana IHP Indonesia Prof.Dr.Edvin Aldrian B.Eng., MSc
Malang, Bhirawa
Universitas Brawijaya (UB) terus memantapkan langkahnya menuju World Class University. Terbaru, kampus yang berpusat di Ketawanggede ini tengah menginisiasi pengajuan UNESCO Chair on Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas.
Jika pengajuan ini disetujui, UB dipastikan menjadi perguruan tinggi pertama di dunia yang memegang mandat khusus Coastal Hydrology (Hidrologi Pesisir) dari UNESCO.
Upaya serius ini ditandai dengan audiensi strategis tim UB bersama Komite Pelaksana Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) Indonesia Focal Point for UNESCO di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, belum lama.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi UB, Prof Andi Kurniawan S.Pi M.Eng D.Sc, memaparkan bahwa UB memiliki kesiapan infrastruktur dan rekam jejak riset pesisir yang sangat kuat melalui Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK).
PIC Pengajuan UNESCO Chair UB, Aulia Rahmawati SP M.Sc, menjelaskan bahwa posisi ini sangat bergengsi karena bidang hidrologi pesisir belum memiliki kursi khusus di tingkat global di bawah naungan UNESCO.
“Pengajuan UB sangat linear dengan prioritas IHP. Secara spesifik, kami fokus pada Coastal Hydrology. Jika UB ditetapkan, kita akan menjadi perguruan tinggi pertama di dunia yang mengembangkan kajian ini di bawah payung UNESCO,” terang Aulia, saat memberikan keterangan di Malang.
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ini menambahkan, dukungan universitas dilakukan secara totalitas. Tidak hanya dukungan administratif, tetapi juga penguatan ekosistem riset mulai dari SDM, fasilitas, hingga hilirisasi inovasi, seperti pengembangan tambak garam berkelanjutan.
Langkah UB ini mendapat apresiasi positif dari Direktur Eksekutif Komite Pelaksana IHP Indonesia, Prof Dr Ir Edvin Aldrian B.Eng M.Sc. Ia menilai inisiatif UB sangat sejalan dengan mandat IHP yang mengedepankan pendekatan transdisipliner untuk menyelesaikan krisis air global.
Ke depan, jika berhasil menyabet status UNESCO Chair, UB memiliki tugas berat menjalankan work plan selama empat tahun yang dipantau langsung oleh Markas Besar UNESCO di Paris.
“Fokus kami jelas, yakni capacity building untuk masyarakat pesisir, knowledge sharing di forum regional Asia Pasifik, hingga memberikan masukan kebijakan (policy brief) berbasis sains bagi perencanaan pesisir nasional,” pungkas Aulia.
Melalui mandat internasional ini, UB diharapkan tidak hanya menjadi jago kandang, tetapi mampu memberikan solusi bagi isu-isu strategis kelautan dan keamanan air di level dunia.mut
