Bhirawaonline.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) oleh dua kementerian pemerintah yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Nilai keseluruhan delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan tersebut disampaikan ICW melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026).
Data yang digunakan berasal dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercatat dalam portal pengadaan pemerintah milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dua kementerian yang tercatat melakukan pengadaan jasa tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam laporannya, ICW mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga kehadiran Raffi dalam sejumlah acara pemerintah.
Rincian Kontrak Rp14,69 Miliar
Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024.
Sementara itu, KKP mengalokasikan tiga paket pengadaan pada periode 2025–2026.
Salah satu pengadaan yang menjadi perhatian adalah penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 dengan nilai mencapai Rp575,65 juta untuk satu paket pekerjaan.
Adapun kontrak dari KKP terdiri atas dua paket pada 2025 dengan nilai masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.
Kemudian, satu paket pengadaan pada 2026 juga memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total pengadaan dari KKP mencapai Rp10,8 miliar. Jika digabungkan dengan lima paket dari Kemendikbudristek, keseluruhannya mencapai Rp14,69 miliar.
ICW menilai temuan tersebut memunculkan sejumlah persoalan dalam tata kelola belanja pemerintah, terutama terkait konsistensi kebijakan efisiensi anggaran.
Organisasi antikorupsi itu mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer ketika pemerintah tengah menjalankan kebijakan penghematan belanja kementerian dan lembaga.
Selain itu, ICW menyoroti transparansi manfaat pengadaan. Menurut mereka, pemerintah perlu menjelaskan ukuran keberhasilan dan dampak dari penggunaan jasa pemengaruh tersebut.
ICW juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan di Kemendikbudristek yang mencantumkan secara langsung nama kanal dan akun media sosial tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa dalam proses pengadaan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW, PT Rans Entertainment Indonesia memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
Atas temuan itu, ICW meminta BPKP dan inspektorat kementerian terkait melakukan audit terhadap pengadaan tersebut. ICW juga mendesak LKPP mengevaluasi proses pengadaan, khususnya terkait kewajaran harga dan persaingan usaha.
ICW turut meminta pemerintah menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian.
Bagaimana Tanggapan Raffi Ahmad dan RANS Entertainment?
Hingga Selasa (10/11/2026), belum ditemukan pernyataan resmi dari Raffi Ahmad maupun manajemen RANS Entertainment yang secara khusus menanggapi temuan ICW mengenai kontrak pengadaan influencer senilai Rp14,69 miliar tersebut.
Sebelumnya, RANS Entertainment memang sempat mengeluarkan sejumlah klarifikasi terkait persoalan lain.
Pada 4 November 2026, Corporate Secretary RANS, Chintami Maranata Sihombing, memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai tudingan pengerahan warga dengan imbalan Rp50.000 untuk meramaikan RANS Carnival di Yogyakarta.
Manajemen membantah perusahaan menginstruksikan, menginisiasi, ataupun mendanai kegiatan tersebut.
Namun, klarifikasi itu berkaitan dengan polemik RANS Carnival dan bukan merupakan jawaban atas temuan ICW mengenai pengadaan jasa influencer pemerintah.
Dengan belum adanya tanggapan khusus dari Raffi Ahmad maupun RANS, publik masih menantikan penjelasan mengenai kontrak tersebut, termasuk transparansi kepemilikan perusahaan dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan selama Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
