Fathol Arifin menyapa konstituennya
Kota Malang, Bhirawa
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Fathol Arifin, berkomitmen penuh untuk mengawal tiga isu krusial di masyarakat, yakni persoalan pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tiga program prioritas ini menjadi bahasan utama dalam agenda Reses III Masa Jabatan 2024–2029 Daerah Pemilihan (Dapil) Sukun, Senin (6/7) malam.
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini dihadiri sekitar 200 konstituen dari berbagai lapisan masyarakat. Warga memanfaatkan momentum jaring aspirasi tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, sekaligus memperoleh kejelasan langsung mengenai program-program kerja pemerintah.
Dalam dialog tersebut, salah satu pembahasan yang mendapat sorotan tajam dan perhatian khusus dari warga adalah carut-marut pemahaman seputar Program Indonesia Pintar (PIP). Fathol Arifin mengakui, sejauh ini masih banyak masyarakat di lapisan bawah yang belum memahami mekanisme maupun persyaratan untuk memperoleh bantuan pendidikan nasional tersebut.
”Jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena kurang memahami prosedurnya. Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan anak,” ujar Fathol di hadapan ratusan konstituen.
Politisi PKB ini menjelaskan, PIP sejatinya diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang memenuhi kriteria ketat dari pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memahami prosedur pengajuan secara runtut serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi agar bantuan dapat diterima oleh siswa yang benar-benar berhak tanpa ada kendala birokrasi.
Selain sektor pendidikan, keluhan seputar pelayanan kesehatan juga mencuat. Warga menyampaikan aspirasi terkait pentingnya kemudahan akses layanan hingga kebutuhan mendesak berupa peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (faskes) di tingkat dasar. Menurut Fathol, semua masukan tersebut akan dirangkum menjadi bahan evaluasi berkala yang akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Sementara di sektor ekonomi rakyat, perhatian masyarakat tertuju pada penguatan dan keberlanjutan UMKM. Sejumlah pelaku usaha mikro di wilayah Kecamatan Sukun berharap adanya intervensi dari pemerintah daerah berupa kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha yang kontinu, hingga perluasan pasar agar produk lokal mampu naik kelas dan memiliki daya saing kuat.
Menanggapi seluruh keluhan tersebut, Fathol menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas rutin anggota legislatif. Forum ini merupakan instrumen penting untuk menghimpun data otentik dari bawah, yang nantinya akan dibawa ke gedung dewan untuk ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPRD Kota Malang.
”Seluruh masukan dari masyarakat menjadi bahan penting bagi kami dalam menyusun prioritas pembangunan daerah. Reses adalah jembatan komunikasi antara rakyat dan wakilnya agar setiap kebijakan yang dilahirkan Pemkot Malang benar-benar berangkat dari kebutuhan mendasar masyarakat,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan Reses III ini, ia berharap jalinan komunikasi antara konstituen dan DPRD Kota Malang terus berjalan dinamis. Dengan begitu, berbagai tantangan di bidang pendidikan, jaminan kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dapat segera menemukan solusi yang terarah dan konkret melalui kebijakan anggaran daerah
