Surabaya,Bhirawa– Keterlibatan generasi muda dalam memahami cara kerja lembaga negara menjadi modal penting untuk memperkokoh demokrasi Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat berdialog dengan civitas academica Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya.
Melalui program DPD Goes to School bertajuk “Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, senator yang akrab disapa Ning Lia ini mengajak para mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap proses kebijakan publik.
Forum tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan akademisi Unair, antara lain Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si.; Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.; pakar komunikasi politik Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si.; serta Direktur Kemahasiswaan Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.
Prof. Koko Srimulyo menuturkan, ruang diskusi langsung bersama pemangku kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk membekali mahasiswa sebelum mereka terjun ke masyarakat.
“Mahasiswa perlu mempelajari alur kerja lembaga negara, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berlangsung. Bekal ini krusial saat kelak mereka mengabdi di birokrasi, masyarakat sipil, maupun sektor profesional demi NKRI,” tutur Koko.
Senada dengan hal itu, Lia Istifhama menggarisbawahi bahwa demokrasi bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan ruang pembuktian gagasan kritis yang berbobot demi kesejahteraan publik.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis untuk melontarkan kritik solutif. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus objektif, berpijak pada data, serta mengedepankan prinsip good governance dan checks and balances,” terang alumnus Sosiologi Unair tersebut. Ia pun mengingatkan pentingnya memilah antara kritik yang membangun dengan manuver yang semata-mata memicu kegaduhan.
Dari kacamata ketatanegaraan, Prof. Radian Salman menyoroti tantangan posisi DPD RI dalam struktur perwakilan bikameral asimetris. Menurutnya, agregasi kepentingan daerah perlu terus diperkuat, terutama pada pembahasan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah. Pembangunan yang adil menuntut pemahaman mendalam atas disparitas kebutuhan antardaerah.
Sementara itu, Dr. Suko Widodo mengamati adanya kesenjangan komunikasi antara generasi muda dan senator. Ia mengibaratkan interaksi mahasiswa dengan DPD RI layaknya “pasangan jodoh yang belum diperkenalkan”.
“Keduanya sebenarnya berada di frekuensi yang sama, yakni sama-sama peduli terhadap arah masa depan bangsa. Namun, kanal komunikasinya masih berjarak. Pertemuan tatap muka seperti ini menjadi jembatan agar mahasiswa menyadari bahwa politik bukan melulu urusan partai atau perebutan kursi pemilu,” kata Suko.
Mengutip data keterikatan pemilih, Suko menyebut sebanyak 49,7 persen publik memercayai partai politik, tetapi hanya 12,3 persen yang merasa terhubung secara personal. Realitas tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan saluran aspirasi nonpartai, seperti DPD RI, kian mendesak bagi kalangan pemilih muda.
Menutup kegiatan, Dr. Eko Supeno menegaskan bahwa integrasi antara riset kampus dan aksi lembaga negara sangat berharga bagi pematangan nalar mahasiswa.
“Forum ini menjadi wadah mempertemukan kajian ilmiah teoretis dengan dinamika perumusan kebijakan nyata di tingkat nasional,” ujarnya.mut
