Kabupaten Malang, Bhirawa- Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr Sri Untari Bisowarno, MAP, menjaring berbagai aspirasi masyarakat di kawasan Malang Timur yang meliputi warga Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, dan Singosari. Dalam kegiatan reses yang digelar di Shilla Tirta, Tumpang, Kabupaten Malang, Senin 16/11, politikus PDI Perjuangan ini menyoroti berbagai persoalan krusial di tingkat akar rumput, mulai dari isu sosial hingga penguatan literasi digital.
Sri Untari mengungkapkan, masukan yang diterimanya tidak hanya seputar pengembangan koperasi, melainkan juga persoalan sosial yang mendesak untuk segera ditangani, terutama tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pernikahan dini di wilayah Poncokusumo.
”Beberapa ibu pengurus Kopwan di Poncokusumo ini juga berperan sebagai kader masyarakat. Mereka menyampaikan di sana banyak sekali kasus ATS dan pernikahan dini karena orang tuanya sibuk bekerja. Mereka meminta saya hadir langsung untuk membantu menekan angka ini, mengingat Kabupaten Malang memang menjadi salah satu daerah dengan angka tertinggi di Jawa Timur,” ujar Sri Untari usai kegiatan reses.
Selain persoalan sosial, forum reses juga menampung sejumlah keluhan terkait infrastruktur pendidikan, pencemaran lingkungan, hingga pelayanan publik. Warga melaporkan adanya bangunan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang kondisinya nyaris roboh, namun status lahannya masih menumpang.
Menanggapi hal itu, Sri Untari menegaskan bahwa usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hanya dapat difasilitasi apabila lahan pembangunan sudah memiliki kejelasan status hukum dan legalitas. Usulan yang memenuhi syarat nantinya akan diinput untuk perencanaan anggaran tahun 2028, mengingat siklus perencanaan anggaran tahun 2027 telah berlalu.
Pada sektor lingkungan, warga mengeluhkan bau menyengat di aliran sungai wilayah Lawang akibat pembuangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta beberapa laporan dari wilayah Singosari. Terhadap laporan yang lokasinya berdekatan tersebut, Sri Untari berjanji akan segera menurunkan tim guna mengecek langsung kondisi di lapangan.
Sementara itu, terkait keluhan lambatnya penerbitan izin pembangunan masjid di atas tanah wakaf—yang luasannya telah disetujui hingga 200 takar dari kebutuhan awal 90 meter —ia menyatakan akan segera berkoordinasi langsung dengan Bupati Malang agar proses perizinannya dapat dipercepat.
Adapun mengenai aspirasi insentif guru PAUD, KB, dan TK, Sri Untari memberikan pemahaman bahwa hal tersebut merupakan ranah kebijakan Bupati Malang. Mengingat anggaran daerah saat ini tengah mengalami pemotongan dari pemerintah pusat, upaya pengadaan kembali maupun kenaikan insentif memerlukan perjuangan anggaran yang ekstra.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini memastikan program peningkatan kapasitas pengurus Kopwan terus berjalan.
Menariknya, agenda reses kali ini sekaligus dimanfaatkan literasi digital. Sri Untari mengajak para pengurus Kopwan untuk melek teknologi dengan mempraktikkan langsung cara menginput aspirasi dan mengisi survei melalui gawai pada aplikasi Astari (Aspirasi Mutakhir).
”Saya ingin Kopwan ini mengenal digitalisasi agar terbiasa menggunakan gawai. Jadi, tadi mereka langsung praktik latihan memasukkan aspirasi di Astari dengan dipandu tim kami. Semua ternyata bisa melakukannya, dan aspirasi tersebut tetap kami catat juga secara manual untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. mut






