Dr. Sri Untari Bisowarno melakukan pertemuan dengan para kepala desa di Kabupaten Malang
Malang, Bhirawa – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., menggelar kegiatan Reses di Kafe Swara Alam, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (28/7) pagi. Dalam ajang serap aspirasi tersebut, Sri Untari menerima berbagai keluhan krusial dari para kepala desa, ketua Koperasi Wanita (Kopwan), hingga pengurus lembaga keagamaan seperti TPQ dan Madin.
Sejumlah kepala desa yang hadir menyoroti regulasi operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta efisiensi/pemotongan alokasi dana desa. Kebijakan tersebut dinilai cukup membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Para kades mengaku kurang dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi Kopdes. Padahal, sebagai figur yang dipilih langsung oleh masyarakat, mereka memikul beban dan tanggung jawab moral yang besar. Keluhan lain juga muncul terkait pembatasan zona berjualan bagi warga di sekitar area Kopdes yang dianggap memberatkan ekonomi lokal.
”Para kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk membangun desanya. Ketika dana desa berkurang dan regulasi dinilai memberatkan warga, tentu ini menjadi persoalan serius bagi mereka,” ujar Sri Untari di sela acara.
Menanggapi hal tersebut, legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang ini memberikan arahan konkrit. Ia menyarankan agar para kades yang tergabung dalam asosiasi dapat menghimpun dan menyusun poin-poin aspirasi secara tertulis dan terstruktur.
Naskah masukan resmi tersebut nantinya akan dikawal dan diteruskan langsung ke tingkat pusat, meliputi Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan.
Infrastruktur Pertanian Jadi Skala Prioritas
Selain persoalan regulasi dan operasional Kopdes, para kades memanfaatkan momentum reses di Kepanjen ini untuk mengusulkan Bantuan Keuangan Desa (BKD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran mendatang.
Sejumlah usulan pembangunan fisik yang mendominasi antara lain pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), plengsengan/talud, jembatan desa, hingga rehabilitasi Pondok Bersalin Desa (Polindes).
”Usulan paling mendominasi adalah pembangunan jalan usaha tani. Ini sangat vital karena membuka akses mobilitas hasil pertanian warga agar kendaraan roda empat seperti pikap bisa masuk, sehingga perekonomian desa bisa bergerak lebih cepat,” terang Srikandi PDI Perjuangan tersebut.
Di akhir pertemuan, Sri Untari turut menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan program Sekolah Rakyat. Ia mendorong pemerintah desa agar aktif memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Bank Jatim guna mendanai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Sementara untuk sektor ekonomi perempuan, program bantuan hibah penguatan permodalan bagi Koperasi Wanita (Kopwan) juga disiapkan untuk menyokong dan memperkuat ekosistem usaha mikro di pedesaan.mut
