Mohammad Ali
Surabaya, Bhirawa
Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia (Forjasi) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) atas inisiasi gelaran Konstruksi Jawa Timur 2026 di Grand City Surabaya. Ajang pameran ini dinilai bukan sekadar ruang pamer produk, melainkan sukses menjelma sebagai ‘laboratorium kebijakan’ yang krusial bagi dunia jasa konstruksi nasional.
Ketua Forjasi, R. Mohammad Ali menegaskan bahwa keberanian Pemprov Jatim memfasilitasi ruang ini membuka keran lintas informasi yang sangat membantu para pelaku usaha konstruksi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Kendati demikian, pameran tersebut juga merekam potret nyata betapa kompleksnya tatanan persoalan lapangan yang dihadapi para rekanan per Juni 2026.
”Expo ini membuktikan Pemprov Jatim punya keberanian menjadi laboratorium kebijakan. Minimal terjadi lintas informasi yang sangat membantu pelaku dunia usaha jasa konstruksi dari seluruh Indonesia,” ujar Ali di sela-sela acara, Selasa (9/6).
Berdasarkan temuan data teranyar di lapangan, sektor konstruksi saat ini tengah dihantam oleh triple shock. Pertama, lonjakan harga Semen Portland isi 50 kg yang kini menembus angka Rp51.700 hingga Rp70.000 per zak, alias naik 15-20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) APBD 2026. Kenaikan ini berdampak langsung pada pembiayaan proyek gedung, jembatan, irigasi, dan jalan.
Kedua, harga Aspal Hotmix AC-WC yang menyentuh Rp1.270.000 per ton, belum termasuk biaya base course dan mobilisasi. Ketiga, melambungnya harga BBM Pertamax sebesar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter, yang seketika memukul biaya mobilisasi alat berat. Kondisi ini kian diperparah oleh shock keempat, yakni pelemahan nilai tukar Rupiah yang memicu kenaikan harga komponen impor seperti aspal, besi, hingga zat aditif konstruksi.
Situasi makro ekonomi ini senada dengan peringatan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri kepada Presiden Prabowo, yang mengingatkan bahwa risiko kenaikan harga akibat pelemahan Rupiah wajib diwaspadai karena langsung berdampak pada kelompok menengah ke bawah. Dalam ekosistem ini, kelompok terdampak tersebut adalah rekanan UMKM dan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur.
Melihat fakta empiris tersebut, Forjasi mengusulkan agar Pemprov Jatim memanfaatkan data valid, fakta lapangan, serta aspirasi langsung dari rekanan, pabrikan, dan distributor yang terjaring selama expo untuk dirumuskan menjadi dokumen legal.
”Oleh karena itu, kami mengusulkan hasil lintas informasi Konstruksi Jatim 2026 di Grand City ini dikemas menjadi Rekomendasi Resmi Pemprov Jatim kepada Pemerintah Pusat,” lanjut Ali.
Ada tiga poin kunci yang diusulkan masuk dalam rekomendasi ke Jakarta tersebut. Poin pertama adalah desakan pembentukan Formula Nasional Adjustment HPS Material Volatil (seperti semen, aspal, dan BBM) agar tidak menggunakan sistem ‘harga mati’ saat pasar bergejolak. Poin kedua berupa Skema Jaminan Cashflow UMKM Konstruksi Nasional melalui keterlibatan Bank Himbara dan Penjaminan Negara untuk paket proyek di bawah Rp10 Miliar. Sedangkan poin ketiga adalah Audit Mutu Terbuka Nasional untuk menjaga kepercayaan publik atas uji lab proyek strategis nasional maupun daerah.
Forjasi optimistis, jika Pemprov Jatim berani mengawal rekomendasi taktis ini ke Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, hingga Istana Negara, maka Jawa Timur akan mencetak sejarah baru.
”Jatim tidak hanya menjadi Gerbang Nusantara secara geografis, tetapi juga menjadi Gerbang Kebijakan Konstruksi Nasional yang Berani dan Jujur. Karena masalah pelik di Jatim ini, pasti dirasakan juga oleh rekanan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua,” cetusnya.
Di akhir penjelasannya, Ali mengajak empat pilar utama pembangunan—yakni Pemerintah, Asosiasi, Rekanan, dan Pabrikan—untuk bergerak bersama. “Mari kita satukan suara ke pusat. Efisiensi anggaran itu boleh, tetapi mutu bangunan jangan sampai dikorbankan. Rupiah boleh melemah, BBM boleh naik, namun pembangunan tatanan infrastruktur harus tetap berjalan dengan cara yang benar,” pungkasnya.mut
