Surabaya, Bhirawa — Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia dan PT Forjasi Lentera Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government. Kemitraan ini berfokus pada pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi profesi hukum berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pertemuan dan peresmian kerja sama digelar di Kantor Jimly School, Surabaya, Kamis (10/9). Delegasi LPKAN dan PT Forjasi—Rachmatika Ramadhani, Syahreni, dan Izzatias Hikmah Pratiwi—hadir membawa mandat resmi dari Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R Mohammad Ali Zaini, Ketua OKK Sugiharto, serta Ketua LKHA LPKAN Mohammad Syarifudin Abdillah.
Sementara dari pihak Jimly School, jajaran pimpinan diwakili Prof Dr M Khoirul Huda SH MH bersama Wakil Direktur Jimly School Dito SH.
Rachmatika Ramadhani menyatakan, kolaborasi ini hadir untuk menjawab tingginya kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi resmi di Jawa Timur, mulai dari sektor pemerintahan, BUMN, hingga swasta.
“Dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan gelar sarjana, tetapi juga bukti kompetensi riil berlisensi BNSP. Melalui kurikulum unggulan dan akreditasi A Mahkamah Agung yang dimiliki Jimly School, kami yakin mampu melahirkan SDM hukum yang berdaya saing tinggi,” ujar Rachmatika.
Ada empat program sertifikasi utama yang disiapkan dalam kerja sama ini:
* Certified Legal Auditor (CLA): Ditujukan bagi Inspektorat di 38 kabupaten/kota, BUMD, dan korporasi untuk penerapan Good Corporate Governance (GCG).
* Certified Contract Drafter (CCD): Menyiapkan perancang kontrak profesional bagi legal officer, notaris, dan pelaku usaha.
* Certified Mediator Conciliator (CMC): Pelatihan mediator terakreditasi MA untuk penyelesaian sengketa non-litigasi di pengadilan, perusahaan, maupun perbankan.
* Certified Procurement Contract Drafter (CPCD): Spesialisasi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis e-Katalog V6.
Selain sertifikasi profesi utama, program ini juga menyediakan jalur Asisten Mediator dan Asisten Contract Drafter khusus mahasiswa S1 Hukum. Program tersebut dirancang sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) agar para lulusan baru memiliki keunggulan kompetitif dan siap langsung diterjunkan ke dunia kerja.mut
