Hikmah Bafaqih
Kota Malang, Bhirawa
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang menggelar forum silaturahmi gayeng bersama tokoh masyarakat dan keluarga besar PKB se-Kota Malang di Hotel Atria, Sabtu (27/6/2026). Agenda strategis ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB serta jajaran tokoh masyarakat, khususnya dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), untuk menjaring masukan, doa, sekaligus mengawal isu-isu krusial daerah di akhir semester tahun 2026 ini.
Ketua DPC PKB Kota Malang sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, mengungkapkan bahwa pertemuan ini murni dilakukan untuk menyerap aspirasi dan membangun dialog bernas mengenai perkembangan terakhir di Kota Malang. Momentum ini sekaligus menjadi ajang pemanasan mesin partai menjelang pelantikan resmi kepengurusan DPC PKB Kota Malang. Sesuai jadwal nasional, pelantikan ketua dewan syuro dan tanfidziyah akan dilakukan serentak di Jakarta pada 23 Juli 2026 mendatang, sebelum nantinya ditindaklanjuti dengan pelantikan di tingkat daerah. Melalui forum ini, seluruh amanah dan masukan dari tokoh Malang akan dikolaborasikan untuk dikuatkan bersama, baik di level legislatif kota maupun provinsi.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi pendidikan, Hikmah Bafaqih memanfaatkan ruang dialog ini untuk menyoroti dinamika tahunan yang kerap memicu polemik di masyarakat, yakni proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang turun setiap tahun ajaran baru memang mustahil bisa memuaskan semua pihak karena adanya keterbatasan kuota kursi di sekolah negeri, mulai dari tingkat SMPN, MTsN, SMAN, SMKN, hingga MAN. Di tengah keterbatasan bangku negeri tersebut, sistem zonasi mau tidak mau memaksa sebagian orang tua murid untuk mengalihkan kepercayaan kepada lembaga pendidikan swasta.
Melihat fakta lapangan tersebut, Hikmah secara tegas mendesak pemerintah agar memberikan perhatian dan penguatan yang setara terhadap dunia pendidikan swasta di semua level, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Ia menilai, keberadaan madrasah dan sekolah umum swasta sangat urgen karena berhasil mengisi kekosongan ruang kelas yang tidak mampu disediakan oleh negara. Namun sayangnya, kontribusi besar ini dinilai belum mendapat rapor hijau dari pemerintah dalam hal afirmasi anggaran.
Hingga saat ini, lembaga pendidikan swasta masih harus berjuang mandiri secara mandiri untuk membiayai operasional gedung hingga menggaji para gurunya. Intervensi pemerintah dinilai masih minim karena mayoritas hanya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dari pusat, sementara program BOS Daerah (Bosda) belum merata di seluruh kabupaten/kota. Tidak hanya itu, sekolah swasta juga kerap menemui jalan buntu untuk mendapatkan slot program peningkatan kompetensi guru maupun rehabilitasi gedung fisik melalui belanja program pemerintah, sehingga seringkali hanya bisa bersandar lewat jalur jaring aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) DPRD. Hikmah berharap, ke depan ketimpangan perhatian ini dapat segera dievaluasi demi keadilan mutu pendidikan di Kota Malang. mut
