Saniman Wafi
Kota Malang, Bhirawa – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan moneter tersebut diimbangi dengan perhatian terhadap alokasi transfer ke daerah agar pembangunan lokal tidak terhambat.
Saniman menilai, koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter sejauh ini efektif menjaga kepercayaan pasar dan fundamental ekonomi nasional. Meski demikian, penurunan alokasi dana transfer daerah berpotensi memicu kendala operasional pada sejumlah program strategis daerah, khususnya di Kota Malang.
”Koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia tentu sangat baik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, jika di sisi lain terjadi pengurangan dana transfer ke daerah, tentu akan berdampak terhadap stabilitas pembangunan yang ada di Kota Malang,” ujar Saniman Wafi, Rabu (29/7/2026).
Menurut Saniman, dampak penyesuaian alokasi anggaran tersebut dirasakan langsung oleh sektor pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta yang membutuhkan dukungan hibah maupun bantuan anggaran pemerintah. Perubahan alokasi tersebut memaksa pihak pengelola sekolah melakukan penyesuaian ulang terhadap program operasional serta pengembangan sarana dan prasarana yang telah direncanakan.
Tidak hanya pendidikan, pengurangan dana transfer daerah juga dinilai berisiko meredam laju perekonomian lokal. Pasalnya, kegiatan belanja dan program pembangunan daerah selama ini menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia turut menyoroti pelaksanaan program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saniman menekankan pentingnya dukungan fiskal daerah yang kuat agar implementasi program nasional tersebut dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) secara maksimal bagi sekolah maupun pelaku usaha mikro lokal.
”Program-program strategis nasional, termasuk MBG, pada dasarnya memiliki efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran di daerah juga harus tetap diperkuat agar manfaatnya dirasakan optimal,” lanjutnya.
Fraksi PKB DPRD Kota Malang berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan. Langkah ini penting agar penetapan kebijakan fiskal pusat tetap mempertimbangkan kebutuhan riil serta keberlanjutan pelayanan publik di daerah.
”Kita optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebijakan yang diambil tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan di daerah,” pungkas Saniman.mut
