Malang, Bhirawa —Memaknai kemerdekaan tidak cukup hanya dengan menggelar upacara dan mengibarkan bendera Merah Putih. Kemerdekaan harus diwujudkan secara nyata melalui lahirnya kebijakan pemerintah yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta kedaulatan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam diskusi memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di NK Kafe Malang, Sabtu (15/8). Dalam forum tersebut, Penulis Dr. Raden Djoni Sudjatmoko, SE., MM (Abah Djoni) menyerahkan buku karyanya berjudul Ekonomi Pancasila kepada Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia), R. Mohammad Ali.
Buku tersebut menjadi refleksi pemikiran Abah Djoni mengenai pentingnya menempatkan Pancasila bukan sekadar dasar negara dan simbol kebangsaan, melainkan sebagai landasan nyata dalam penyusunan kebijakan ekonomi, politik, hukum, hingga tata kelola pemerintahan.
”Gagasan Ekonomi Pancasila ini sudah lama saya tulis, izin terbitnya keluar bulan Mei lalu. Kelima sila Pancasila harus menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelengaraan negara. Sila kelima harus nyambung dengan sila pertama sampai keempat. Kalau undang-undang tidak nyambung satu sama lain, yang dirugikan rakyat,” tegas Abah Djoni.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kemerdekaan bukan semata-mata terbebas dari penjajahan, melainkan sejauh mana rakyat memperoleh kehidupan yang layak. Kemerdekaan harus hadir di meja makan rakyat, fasilitas sekolah, hingga pelayanan rumah sakit.
”Kemerdekaan politik harus dilanjutkan dengan kemerdekaan ekonomi. Kalau cuma merdeka politik, ini baru setengah jalan. Pemegang kekuasaan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok,” lanjutnya.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari jajaran DPP LPKAN Indonesia. Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekjen Abdul Rasyid, Ketua OKK Sugiharto, Ketua DPD LPKAN Jatim Abdillah, dan Sekretaris DPC LPKAN Malang Raya Fuad, menilai momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi ruang evaluasi kinerja penyelenggara negara.
”81 tahun merdeka, rakyat tidak butuh janji lagi, tapi bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir dan bekerja siang malam untuk bangsa dan negara. Buku Ekonomi Pancasila ini sangat bagus, nanti LPKAN Jatim yang akan membedah bukunya secara komprehensif,” kata R. Mohammad Ali.
Ia menjelaskan, fungsi pengawasan LPKAN bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan dan rupiah anggaran negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
Dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan, Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, menyoroti pentingnya mengawal pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
”Regulasi ini amanat konstitusi untuk memihak UMKM. Jangan hanya jadi kertas. Pastikan perizinan mudah, akses pembiayaan terbuka, pelatihan masif, dan pasar untuk produk UMKM benar-benar disediakan negara,” tegas Sugiharto.
LPKAN Indonesia merumuskan empat agenda utama ekonomi kerakyatan, yaitu:
• Memperkuat UMKM, petani, nelayan, dan buruh sebagai fondasi ekonomi Pancasila.
• Mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kecintaan pada produk lokal.
• Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, energi, dan akses pendidikan.
• Memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah 3T, dan Indonesia Timur.
Menutup kegiatan, DPP LPKAN Indonesia menginstruksikan seluruh jajaran DPD dan DPC di daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah guna mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.mut
