Surabaya, Bhirawa — Badan Pengurus Nasional Asosiasi Perusahaan Konsultan Indonesia (BPN APTAKSINDO) dan Persatuan Perusahaan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) sukses mengakhiri gelaran Musyawarah Nasional (Munas) III Tahun 2026 di Hotel Leedon & Suites, Surabaya. Forum tertinggi organisasi yang berlangsung pada 12-13 Agustus 2026 tersebut mengusung tema “Bersatu Berkarya Membangun Negeri” dan berhasil menetapkan kepemimpinan baru serta merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi sektor jasa konstruksi nasional.
Dalam Munas III ini, forum secara resmi menetapkan kepengurusan BPN APTAKSINDO dan BPN PERJASI periode 2026–2031. Tampuk kepemimpinan BPN APTAKSINDO kini diamanahkan kepada Husin Hasan Ali, S.E. sebagai Ketua Umum. Sementara itu, H. Ir. Supai M Noor, M.M. terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum BPN PERJASI.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, SH., MH., menyampaikan bahwa momentum Munas ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan wadah persatuan untuk memperkuat peran strategis konsultan dan kontraktor dalam pembangunan nasional.
”Dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kerja nyata, APTAKSINDO dan PERJASI siap menjadi bagian dari kekuatan pembangunan nasional. Bersatu dalam visi, berkarya dalam aksi untuk negeri,” ujar Syarifudin.
Selain menetapkan kepengurusan baru, Munas III menelurkan desakan tegas kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Pusat. APTAKSINDO dan PERJASI meminta agar fungsi pembinaan kepada anggota dikembalikan secara penuh kepada asosiasi, baik asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi.
Syarifudin menilai bahwa asosiasilah pihak yang paling memahami kondisi realitas, tantangan, dan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan.
”Dengan dikuatkannya fungsi pembinaan oleh asosiasi, kualitas SDM, daya saing perusahaan, dan tata kelola jasa konstruksi nasional akan semakin membaik dan terarah. Langkah ini sejalan dengan amanat UU Jasa Konstruksi guna menciptakan ekosistem yang sehat, kompetitif, dan berintegritas,” tegasnya.
Menangkap dinamika lapangan—termasuk hasil Expo Konstruksi Jatim 2026—Munas III merumuskan tiga poin rekomendasi strategis yang akan disampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat:
Pengendalian Harga Material Pokok: Mendorong pemerintah mengatasi lonjakan harga semen, aspal, dan BBM yang berdampak signifikan pada pembengkakan biaya proyek.
Penyesuaian HPS Nasional: Mendorong evaluasi dan penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Penguatan UMKM Konstruksi: Menuntut komitmen nyata pemerintah dalam mendampingi pelaku usaha kecil menengah di sektor konstruksi agar mampu bersaing pada tender-tender pemerintah.
Sebagai langkah konkret mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045, BPN APTAKSINDO juga memproyeksikan kerja sama strategis dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang Pertambangan Galian C. Kemitraan ini ditargetkan untuk mencetak tenaga kerja konstruksi dan penambangan yang bersertifikat kompetensi, profesional, dan berdaya saing tinggi.
Gelaran Munas III ini turut dihadiri oleh jajaran Dewan Pendiri, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Ketua LPJK Pusat Dr. Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., perwakilan Dinas Pemprov Jatim, Kadin Jatim, akademisi dari Unesa, serta pengurus daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.mut
