Malang, Bhirawa – Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) Universitas Brawijaya (UB) terus mengakselerasi penguatan tata kelola kampus yang transparan dan akuntabel. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui kegiatan E-Learning bertajuk “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi” yang digelar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua SRB UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo,SH menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari implementasi Program Peningkatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Dalam program nasional ini, UB dipercaya oleh KPK sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) piloting.
”Langkah strategis ini menindaklanjuti pencanangan dan lokakarya Piloting Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang telah digelar pada 17–18 September 2026 lalu,” ujar Ngesti.
Melalui pembelajaran ini, seluruh sivitas akademika—khususnya dosen dan tenaga kependidikan—didorong untuk memahami secara komprehensif batasan gratifikasi, mengenali potensi benturan kepentingan, serta mematuhi kewajiban pelaporan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.
Program yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK ini diikuti oleh total 107 peserta. Mereka terdiri dari jajaran pimpinan universitas, dosen/Jabatan Tugas Tambahan (JTT) setara eselon II, tenaga kependidikan (tendik), hingga staf administrasi.
Adapun metode pembelajaran daring melalui portal resmi Pusat Edukasi Antikorupsi KPK dirancang secara fleksibel (self-paced) dengan total beban belajar mencapai 13 Jam Pelajaran (JP). Kurikulum disusun langsung oleh tim ahli KPK dalam format infografis, video interaktif, serta studi kasus nyata di lingkungan pelayanan publik yang terbagi dalam beberapa tahapan:
Tahap Awal: Pre-Test
Materi Inti: Pemahaman Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan; Dampak Gratifikasi; Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; Peran Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam Pengendalian Gratifikasi; serta Nilai-nilai Antigratifikasi dalam Perspektif Budaya dan Agama.
Tahap Akhir: Post-Test
Peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh modul dan evaluasi akhir berhak memperoleh sertifikat resmi dari Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Melalui kegiatan ini, UB menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di lingkungan kampus. mut









