Viral Tren “Stop The Wedding”, Pakar Hukum Islam UMM: Lebih Baik Jeda daripada Terjebak Wedding Nightmare

Malang, Bhirawa –Pakar Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Agus Supriadi, Lc., M.H.I., merespon  Fenomena sosial bertajuk Stop The Wedding tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok.

Tren yang berawal dari viralnya lagu penyanyi asal Amerika Serikat, Ashe, pada Agustus 2026 lalu ini mendorong warganet untuk berani membongkar percakapan red flag pasangan hingga membatalkan rencana pernikahan demi menghindari relasi beracun (toxic).

Agus Supriadi, Lc., M.H.I., menilai gerakan ini merupakan bentuk kesadaran kritis dan kegelisahan yang rasional dari generasi muda. Menurutnya, kewaspadaan terhadap risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, serta tekanan ekonomi dalam rumah tangga merupakan langkah preventif yang patut diapresiasi.

​”Banyak anak muda yang awalnya membayangkan indahnya pernikahan atau wedding dream, namun kini justru dihantui ketakutan akan wedding nightmare. Tren Stop The Wedding ini maknanya sangat logis, baik sebagai bentuk protes terhadap budaya pesta berlebihan maupun keberanian menolak relasi yang manipulatif,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (17/11).

​Meski demikian, dosen yang akrab disapa Agus ini mengingatkan agar kewaspadaan tersebut tidak berkembang menjadi trauma berlebihan yang membuat generasi muda kehilangan keinginan untuk menikah sama sekali (marriage is scary).

​Pandangan Hukum Islam soal Batal Nikah

Meninjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, Agus mengutip pandangan ulama terkemuka Wahbah Az-Zuhaili yang menegaskan bahwa hukum menikah bersifat subjektif dan terbagi menjadi lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga haram. Penentuan hukum ini sangat bergantung pada kesiapan fisik, mental, dan finansial masing-masing individu.

​Islam juga menekankan prinsip istitha’ah (kemampuan). Apabila calon pengantin menemukan indikasi bahaya atau red flag serius yang berpotensi merusak masa depan rumah tangga, menunda bahkan membatalkan pernikahan sangat diperbolehkan dalam syariat.

​”Islam berorientasi pada penjagaan jiwa (hifz an-nafs). Pernikahan bertujuan menghadirkan kemaslahatan, bukan sekadar memenuhi formalitas sosial. Dalil agama tidak boleh dipakai untuk mengekang atau memaksa salah satu pihak, karena relasi suami istri dibangun atas dasar saling rida dan melengkapi,” tegasnya.

​Tujuh Dimensi Kesiapan dan Metode PLS

Agar terhindar dari wedding nightmare, Agus menekankan pentingnya menikah dengan mengedepankan nalar melalui pemenuhan tujuh dimensi kesiapan. Ketujuh aspek tersebut mencakup kesiapan biologis, kesehatan fisik, kematangan kognitif dalam mengambil keputusan, kestabilan emosional, kecerdasan sosial, fondasi spiritual, serta integritas moral atau kejujuran.

​Selain kesiapan pra-nikah, ia juga membagikan formula manajemen konflik rumah tangga yang dinamakan metode PLS (Pause, Listen, Solve):

​Pause: Mengambil jeda sejenak saat emosi memuncak agar tidak melontarkan respons reaktif yang menyakiti pasangan.

​Listen: Mendengarkan kebutuhan dan keluhan pasangan secara utuh tanpa menyela atau meremehkan.

​Solve: Merumuskan solusi konkret dan menyepakati langkah perbaikan secara bersama-sama.

​”Pernikahan adalah ruang belajar tanpa tenggat waktu. Lebih baik berani mengambil jeda untuk mematangkan diri dan mendeteksi red flag sejak dini, daripada memaksakan ikatan yang berujung mengorbankan keselamatan dan ketenangan jiwa,” pungkasnya.mut

​

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *