Arief Wahyudi menemui konstituennya di wilayah kecamatan Klojen
Kota Malang, Bhirawa
Keberadaan sekolah swasta berskala kecil di tingkat kelurahan/kampung di Kota Malang kian memprihatinkan. Minimnya jumlah siswa baru serta terbatasnya kemampuan finansial membuat operasional sekolah tersendat. Kondisi ini memicu desakan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengambil kebijakan konkret, salah satunya dengan membatasi pagu penerimaan peserta didik di sekolah negeri serta meningkatkan subsidi bagi sekolah swasta.
Aspirasi mendesak tersebut mengemuka dalam kegiatan jaring aspirasi (Reses) yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Arief Wahyudi, Senin (6/7) kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah guru dan kepala sekolah swasta, terutama yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
”Para tenaga pendidik menyampaikan kekhawatiran yang sangat besar. Dengan terus bertambahnya daya tampung sekolah negeri, sekolah swasta dikhawatirkan akan gulung tikar. Bahkan, ada sekolah swasta yang melaporkan baru mendapatkan enam orang pendaftar pada tahun ajaran baru ini. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujar Arief Wahyudi.
Menyikapi keluhan tersebut, politisi senior PKB ini menilai usulan pembatasan pagu sekolah negeri sangat layak untuk dipertimbangkan. Menurutnya, jika daya tampung sekolah negeri dikendalikan secara proporsional, sebagian anggaran pendidikan daerah dapat dialihkan untuk memperkuat sekolah swasta melalui kerangka subsidi yang lebih besar.
”Jika subsidi untuk sekolah swasta ditingkatkan, bukan tidak mungkin sekolah swasta berskala kecil di lingkungan kampung juga bisa memberikan layanan pendidikan gratis. Jadi, intervensi anggaran difokuskan ke sana, bukan untuk sekolah swasta yang memang sudah berbiaya tinggi,” tegasnya.
Arief menambahkan, selama ini sekolah negeri telah mendapatkan porsi bantuan yang sangat besar dari pemerintah. Sementara di sisi lain, sekolah swasta harus berjuang mandiri di tengah keterbatasan iuran siswa dan kesejahteraan guru yang masih jauh dari memadai. F-PKB berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan anggaran ini pada pembahasan di gedung dewan.
Selain persoalan zonasi dan pagu, dalam reses tersebut masyarakat juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rencana Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Terkait MBG, Arief menjelaskan bahwa masyarakat melihat kondisi riil anak-anak di Kota Malang secara umum tidak mengalami kerawanan pangan. Oleh karena itu, muncul usulan agar ada ruang efisiensi anggaran yang bisa digeser untuk memperkuat sektor pendidikan.
”Kami memahami bahwa MBG adalah program strategis nasional yang menjadi ranah pemerintah pusat. Namun dari Fraksi PKB, kami mendorong adanya langkah efisiensi lokal, salah satunya dengan melakukan moratorium pembangunan dapur baru. Alokasi anggaran yang berhasil diefisienkan itu bisa diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti penyelamatan sekolah swasta ini,” urainya.
Begitu pula dengan program KDMP, Arief meminta Pemkot Malang untuk mengkaji ulang efektivitasnya secara mendalam jika program tersebut menyedot anggaran daerah dalam jumlah besar. “Seluruh aspirasi ini akan kami formulasikan menjadi pandangan fraksi untuk mendorong pemerintah agar lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat bawah,” pungkasnya. mut
