Bhirawaonline.com – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar segera menyusun dan mengesahkan undang-undang yang melarang peredaran rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.
Langkah legislasi ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat dari ancaman bahaya zat adiktif.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa desakan tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi utama dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Menurutnya, regulasi tingkat undang-undang yang disertai sanksi tegas sangat diperlukan untuk menghentikan laju peredaran vape di tanah air.
Baca Juga:
MUI Jatim Minta Gubernur Tetapkan Larangan Sound Horeg usai Jatuh Korban Jiwa
“Kehadiran undang-undang pelarangan vape diharapkan dapat menghentikan laju peredaran sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman paparan nikotin dan narkoba,” ujar Prof Ni’am di Jakarta, Senin (9/11/2026).
MUI berharap pemerintah dan legislatif dapat segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti ketetapan fatwa tersebut demi kemaslahatan masyarakat luas.
