Surabaya , Bhirawa – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Ketua DPD RI periode 2019–2024, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan predikat Summa Cumlaude.
Gelar akademik tertinggi tersebut diraih LaNyalla dalam Ujian Terbuka Disertasi yang digelar di ASSEC Tower Unair Kampus B, Surabaya, Rabu 11/11/. Di hadapan dewan penguji, LaNyalla mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Dalam karyanya, LaNyalla membedah anomali struktural ketatanegaraan Indonesia, khususnya dominasi mutlak partai politik di parlemen yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat. Ia menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang membatasi kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya bagi partai politik, sehingga memicu fenomena recall bottleneck atau kebuntuan aspirasi.
”Wakil rakyat di Senayan kerap terjebak pada disiplin fraksi dan bayang-bayang Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai ketimbang memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya,” tegas LaNyalla.
Sebagai langkah perbaikan konstitusional (ius constituendum), LaNyalla menawarkan terobosan berupa pembukaan jalur perseorangan atau independen non-partai politik untuk mengisi kursi DPR RI. Menurutnya, skema ini menjadi katup pengaman demokrasi guna memecah monopoli politik sekaligus memberi ruang bagi kalangan teknokrat, akademisi, dan profesional non-partisan untuk terlibat langsung dalam pembentukan undang-undang.
Ia memaparkan tiga implikasi positif kehadiran jalur perseorangan: memperkuat mekanisme checks and balances internal legislatif, membendung koalisi gemuk (oversized coalition) yang kerap melahirkan regulasi pro-elite, serta menekan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik partai.
Sebagai rujukan internasional, LaNyalla mencontohkan langkah Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 yang membatalkan larangan calon independen di Majelis Nasional, hingga berujung pada pengesahan Amandemen UU Pemilu negara tersebut pada 2023. Skema serupa dinilainya telah lama berjalan efektif di negara dengan tradisi demokrasi matang seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Selain membuka pintu DPR RI bagi figur independen, LaNyalla menggarisbawahi urgensi penguatan kewenangan DPD RI guna mengakhiri ketimpangan sistem dua kamar yang lemah (soft bicameralism). Ia mendorong amandemen Pasal 22D dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 agar DPD RI memiliki mandat setara sebagai co-legislator bersama DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
”Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; kedaulatan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia,” tandasnya di akhir paparan.
Ujian terbuka tersebut menghadirkan jajaran penguji dan penyanggah terkemuka, antara lain Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, dan Dr Prawitra Thalib.
Turut memberikan tanggapan akademik sejumlah tokoh, di antaranya Dr Mulyadi (FISIP UI), Prof Dailami Firdaus, Dr Badikenita Br Sitepu, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr Afriansyah Noor. Hadir pula menyaksikan jalannya sidang Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, jajaran anggota DPR dan DPD RI, pimpinan ormas, Kadin, dan perwakilan organisasi olahraga nasional.mut
