Malang, Bhirawa-Sulitnya menelusuri rujukan hukum yang tersebar di berbagai laman mendorong dua mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berinovasi. Alexgra Oktavianto dan Ivan Maulana Syahputra, mahasiswa angkatan 2023, resmi meluncurkan platform digital terintegrasi bertajuk Direktori Yuridis melalui tautan www.direktoriyuridis.com.
Inovasi tersebut dirancang untuk memangkas kerumitan pelacakan regulasi perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam satu pintu. Layanan ini dapat diakses secara gratis oleh sivitas akademika maupun masyarakat luas tanpa kewajiban registrasi akun.
Penggagas platform, Alexgra Oktavianto, menuturkan bahwa ide perancangan sistem bermula dari pengalaman pribadi saat menggarap riset akademik. Menurutnya, pemilahan dokumen perubahan regulasi dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) kerap menyita waktu lama karena format data yang terfragmentasi di berbagai kanal digital.
”Banyak bahan hukum yang sumbernya masih terpisah-pisah. Kami harus mencocokkan dokumen satu per satu secara manual. Dari kendala itu, kami berinisiatif membangun satu laman terpadu agar proses penelusuran jauh lebih efisien,” ungkap Alexgra di Kampus Putih UMM, Rabu (28/10/2026).
Platform ini dibekali instrumen pencarian berbasis kata kunci kontekstual, naskah pindaian asli, riwayat linimasa amandemen regulasi, hingga fitur praktis seperti kalkulator pembagian waris dan generator bagan analisis.
Aspek validitas menjadi pilar utama sistem tersebut. Setiap putusan MA yang disajikan terhubung langsung dengan metadata resmi berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), lengkap dengan penandaan pasal-pasal kunci.
Menariknya, pengembangan aplikasi dilakukan secara mandiri oleh Alexgra dan Ivan sejak April 2026, mencakup perancangan arsitektur data, coding, hingga pengujian versi awal pada September 2026 lalu. Keduanya mengaku tantangan terbesar terletak pada standardisasi arsip lawas berformat pindaian PDF agar terbaca optimal oleh mesin pencari.
Langkah solutif mahasiswa ini mendapat apresiasi langsung dari pihak universitas melalui fasilitasi dan pendanaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Hak Cipta perangkat lunak. Meski dirancang komprehensif, Alexgra menegaskan bahwa Direktori Yuridis diposisikan murni sebagai alat akselerasi riset, bukan pengganti otoritas dokumen negara atau instrumen penafsiran hukum mandiri.mut
