Malang, Bhirawa-Praktik dugaan jual beli kios secara ilegal di kawasan Pasar Gadang, Kota Malang, mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera membuka data kepemilikan dan hak pakai kios secara transparan guna mencegah praktik percaloan yang merugikan pedagang asli.
Sorotan ini muncul menyusul adanya keluhan serta indikasi berpindah tangannya sejumlah lapak dan kios di Pasar Gadang tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Sesuai regulasi, kios di pasar rakyat merupakan aset daerah yang dikelola pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara bebas oleh oknum tertentu.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang Saniman Wafi menegaskan, keterbukaan data dari dinas terkait—khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang—menjadi langkah krusial untuk melakukan validasi ulang antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
”Pemkot Malang harus berani membuka data secara transparan. Jangan sampai ada oknum yang bermain di balik tata kelola pasar tradisional, sementara pedagang kecil yang benar-benar membutuhkan ruang usaha justru tersingkir,” tegas Wafi, Kamis 12/11.
Fraksi PKB menilai penataan dan pengawasan di Pasar Gadang selama ini masih memiliki celah yang rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Selain memicu ketimpangan bagi para pedagang, praktik jual beli kios di bawah tangan juga berpotensi menghambat rencana revitalisasi maupun penataan kawasan pasar ke depan.
Pihak legislatif pun mendorong Pemkot Malang tidak hanya berhenti pada pendataan ulang, tetapi juga menindak tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran administrasi maupun indikasi pungutan liar dalam pengelolaan kios di Pasar Gadang.mut
