Madiun, Bhirawa– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Komisi VIII DPR RI tengah memfinalisasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Pembahasan intensif ini difokuskan agar beban biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah tidak melonjak di tengah tekanan ekonomi global.
Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Muhammad Irfan Yusuf Hasyim, saat membuka Kick-off Manasik Haji 2027 dan Expo Haji di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat 25/9.
Irfan Yusuf memaparkan bahwa dinamika geopolitik dan konflik global saat ini memicu kenaikan harga berbagai komponen penunjang, mulai dari bahan bakar pesawat (avtur), akomodasi perhotelan, hingga katering.
Kendati total BPIH berpotensi terimbas kenaikan biaya operasional tersebut, pemerintah berupaya memaksimalkan subsidi nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar kenaikan tidak menekan jemaah.
”Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, apa pun yang terjadi jangan sampai memberatkan jemaah haji,” tegas Menteri Haji di hadapan ribuan peserta yang hadir langsung maupun daring.
Selain persoalan pembiayaan, Kementerian Haji dan Umrah juga terus mengupayakan penguatan ekosistem ekonomi haji agar dana jemaah dapat berputar kembali ke tanah air, salah satunya melalui pemenuhan bahan pangan dan beras lokal untuk kebutuhan konsumsi di Arab Saudi.
“Kita akan berupa kebutuhan Haji berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat, bahan-bahan yang dibutuhkan diupayakan berasal dari masyarakat,”tugasnya.mut
