Malang, Bhirawa-Guru Besar bidang Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., mengkritisi standar statistik ketenagakerjaan yang mengategorikan seseorang sebagai pekerja meski hanya bekerja satu jam dalam seminggu. Menurutnya, indikator tersebut berisiko menyederhanakan persoalan kesejahteraan masyarakat jika semata dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pernyataan tersebut merespons penjelasan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud, dalam siaran resmi beberapa waktu lalu. Prof. Oman menilai, indikator BPS tersebut perlu dipahami secara proporsional karena hanya berfungsi membedakan status penduduk bekerja dan pengangguran, bukan mengukur tingkat kelayakan hidup.
”Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” jelas Prof. Oman dalam keterangannya kepada Humas UMM, Kamis (13/11).
Oman memaparkan, konsep kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang jauh lebih luas, yakni terpenuhinya kebutuhan material (sandang, pangan, papan), kebutuhan sosial (interaksi dan kenyamanan hidup), serta kebutuhan spiritual.
Ia memberi ilustrasi, seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dengan upah Rp50 ribu secara statistik tercatat tidak menganggur. Namun, jika diakumulasikan dalam sebulan, pendapatannya hanya berkisar Rp200 ribu yang tentu jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
”Dia bekerja, tidak menganggur, tetapi sejahtera atau tidak? Tidak. Jadi konteks menganggur dan konteks sejahtera itu berbeda,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Oman, standar upah minimum di berbagai daerah pun kerap belum cukup menjamin kesejahteraan pekerja. Penghasilan tersebut sering kali habis untuk kebutuhan harian dan tempat tinggal, sehingga pekerja kesulitan menyisihkan uang untuk tabungan maupun dana darurat.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada capaian angka kuantitatif semata dalam mengevaluasi sektor ketenagakerjaan. Data statistik tetap dibutuhkan, tetapi harus dilengkapi dengan indikator kualitas hidup, tingkat pendapatan, serta stabilitas pekerjaan.
”Kita perlu keluar dari rezim angka, rezim statistik. Statistik itu pendukung, tetapi kalau statistik dijadikan satu-satunya indikator, ada masalah,” tandasnya.
Sebagai solusi, Oman mendorong pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945 dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan menjunjung nilai kemanusiaan. Hal ini dapat ditempuh dengan menjaga keseimbangan regulasi antara pekerja dan pengusaha, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif—salah satunya di sektor pariwisata yang mampu menggerakkan rantai ekonomi mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga industri kreatif.
Selain itu, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas SDM, inovasi produk, dan perluasan pasar juga dinilai krusial. Dengan begitu, penurunan angka pengangguran dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. mut
