Prof Sukir Maryanto
Kota Batu, Bhirawa
Potensi energi panas bumi (geothermal) di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dinilai masih menjadi “raksasa tidur”. Hingga saat ini, pemanfaatannya baru menyentuh angka 10 hingga 20 persen dari total potensi nasional. Rendahnya serapan ini disinyalir akibat lemahnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan edukasi dan mitigasi kepada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Pakar Geologi-Geofisika Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto, saat menggelar diskusi ilmiah bersama Dekanat FMIPA UB di Kota Batu, Jumat (13/2). Menurutnya, Indonesia berada di jalur Ring of Fire dengan ratusan gunung api aktif yang menyimpan energi melimpah, namun pengembangannya masih terbentur resistensi publik.
”Masalah utama bukan pada keterbatasan SDM, melainkan sinergi yang belum optimal antara akademisi, industri, pemerintah, masyarakat, dan media (Pentahelix). Tanpa kolaborasi kuat, pengetahuan ilmiah tidak akan sampai ke akar rumput, sehingga warga sering kali resisten terhadap proyek geothermal,” ungkap Prof. Sukir.
Peria yang juga Dekan FMIPA itu, menjelaskan, geothermal memiliki fungsi ganda yang sangat strategis. Selain sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) seperti yang telah sukses di Kamojang dan Gunung Ijen, energi ini juga bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
”Di negara maju seperti Jepang, panas bumi digunakan untuk pemanas ruangan dan pengendalian salju. Di kita, potensinya sangat besar untuk pengeringan hasil pertanian, penyulingan minyak atsiri, hingga pengaturan suhu rumah kaca. Ini yang perlu diedukasi ke masyarakat,” tambahnya.
Selain aspek ekonomi, Sukir menekankan bahwa eksplorasi panas bumi secara ilmiah justru membantu mitigasi bencana. Dengan mengambil panas dari dalam bumi, tekanan energi pada gunung api dapat terkelola, sehingga berpotensi mengurangi risiko erupsi dahsyat.
Menanggapi hal tersebut, Universitas Brawijaya kini tengah mengembangkan fasilitas monitoring gunung api dan geothermal berbasis kolaborasi internasional. Program ini diarahkan menjadi sekolah lapangan multidisiplin yang menggabungkan riset energi dan edukasi kebencanaan.
”Ilmu kebumian tidak boleh berhenti di laboratorium. Pemerintah harus hadir sebagai dirigen dalam edukasi publik dan memastikan kebijakan eksplorasi selalu disertai komunikasi yang transparan. Jika kolaborasi berjalan, manfaat ekonomi dan keselamatan masyarakat bisa dirasakan beriringan,” pungkasnya.mut
