Panas! Arif Wahyudi Walkout dari Sidang Paripurna APBD Kota Malang, Ini Alasannya

Panas! Arif Wahyudi Walkout dari Sidang Paripurna APBD Kota Malang, Ini Alasannya

Kota ​Malang, Bhirawa- Dinamika pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Malang terkait Pertanggungjawaban APBD 2025 memanas. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, memilih untuk mengambil langkah walkout dari ruang sidang sebagai bentuk sikap pribadi terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai kaku.

​Arif menegaskan bahwa opsi abstain yang diambil oleh lima fraksi seharusnya tidak disederhanakan secara sepihak sebagai bentuk penolakan semata. Menurutnya, abstain merupakan sikap menunggu yang memberikan ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan.

​”Bedakan antara menolak dengan abstain. Abstain itu sifatnya menunggu, kita menunggu adanya perubahan-perubahan yang terjadi dan itu bukan menolak. Seharusnya ada langkah musyawarah antar ketua fraksi untuk mendalami apa yang menjadi catatan teman-teman yang abstain,” ujar Arif saat ditemui usai sidang.

​Ia menilai, opsi abstain dari lima fraksi—yang mewakili lebih dari separuh anggota DPRD—seharusnya direspon dengan ruang dialog atau musyawarah agar tidak menjadi preseden buruk bagi pengambilan keputusan lembaga legislatif di masa mendatang.

​Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa dorongan perubahan sikap ini dilandasi oleh evaluasi terhadap catatan pembangunan Kota Malang sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya menilai perkembangan pembangunan kawasan urban belum menunjukkan progres yang signifikan.

​”Ini momentum evaluasi agar ada perubahan sikap dari Pemerintah Kota Malang dalam menata APBD ke depan, demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Malang yang lebih baik,” tegasnya.

​Terkait aksi walkout yang dilakukannya, Arif menegaskan hal tersebut merupakan hak politik serta bentuk pertanggungjawaban pribadinya.

​”Fraksi secara resmi sudah menyatakan abstain. Aksi keluar dari ruangan (walkout) ini merupakan sikap pribadi saya, Arif Wahyudi, terhadap jalannya proses pertanggungjawaban APBD tersebut,” pungkasnya.mut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed