Kota Batu,Bhirawa
Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disiapkan Kota Batu untuk membangun sistem pengendalian alih fungsi lahan yang lebih terarah dan terukur. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu ingin menegaskan prinsip bahwa perlindungan lahan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani.
Penegasan ini disampaikan Wali Kota Batu, Nurochman dalam Uji Konsultasi Publik (UKP) Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Hotel Golden Hill kota setempat, Rabu (18/11).
“Jangan sampai pemerintah meminta masyarakat mempertahankan lahan pertaniannya, tetapi pada saat yang sama petani menghadapi kesulitan biaya produksi,” ujar Nurochman.
Apalagi, katanya, tak jarang petani juga mengalami keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, dan rendahnya nilai tambah hasil pertanian. Nurochman mengajak seluruh warga Kota Batu untuk tetap menjaga sumber daya yang menjadi kekuatan daerah ini. Dan ini akan menjadi jawaban dalam menentukan arah pembangunan Kota Batu ke depan agar bisa terus tumbuh dan berkembang.
Dalam UKP Raperda LP2B wali kota mengatakan bahwa Kota Wisata ini tetap membutuhkan pembangunan, investasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. “Dan melalui Raperda ini, kita ingin memberikan kepastian hukum terhadap lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi,” tambah Nurochman.
Ia menegaskan bahwa Raperda LP2B bukan kebijakan untuk menghentikan pembangunan. Namun, seluruh proses pembangunan harus berjalan dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan keberlanjutan sumber daya pertanian.
Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Batu, Nurochman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batu. Khususnya Pansus yang telah mengawal pembahasan rancangan peraturan daerah ini, dan kepada para akademisi, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunannya.
Pembangunan Kota Batu membutuhkan ruang demi pertumbuhan permukiman, infrastruktur, pariwisata, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Hal ini menjadi dinamika daerah karena Kota Batu memiliki karakteristik wilayah dan kekuatan ekonomi yang sejak awal tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian.
“Kita harus berhati hati dalam menentukan arah pemanfaatan ruang. Jangan sampai pertumbuhan pembangunan yang kita dorong hari ini justru mengurangi kemampuan daerah untuk mempertahankan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat dan salah satu penopang ketahanan pangan,” pesan Nurochman.
Diketahui, dalam data BPS Kota Batu tercatat bahwa pada tahun 2025 luas lahan sawah di Kota Batu mencapai 1.738,56 hektare. Angka ini tersebar di Kecamatan Batu seluas 487,52 hektare, Kecamatan Junrejo 637,31 hektare, dan Kecamatan Bumiaji 613,73 hektare.
Dari sisi ekonomi diketahui bahwa kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 14,10 persen terhadap PDRB Kota Batu dengan nilai ekonomi mencapai Rp3,34 triliun. Sementara itu, terdapat 22.828 penduduk yang bekerja pada kelompok lapangan usaha primer/pertanian.
Angka ini menunjukkan bahwa pertanian bukan sektor pinggiran dalam pembangunan Kota Batu. Ada sumber daya yang harus dijaga, ada aktivitas ekonomi yang harus dipertahankan, dan ada puluhan ribu masyarakat yang kehidupannya berkaitan dengan keberlanjutan sektor ini.
Dalam data BPS juga menunjukkan bahwa produksi padi Kota Batu pada tahun 2025 tercatat sebesar 3.025 ton gabah kering giling. Angka ini mengalami penurunan sekitar 17,34 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.659,41 ton.
Padahal, luas panen pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari 503,25 hektare menjadi 513 hektare. Produktivitasnya juga turun dari 72,72 menjadi 58,99 kuintal per hektare.
Data ini memberikan gambaran bahwa tantangan pertanian Kota Batu bukan hanya mempertahankan keberadaan lahan. “Kita juga harus memastikan lahan tersebut tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani.(nas)







