Surabaya, Bhirawa-Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., memberikan catatan serta refleksi mendalam terkait kondisi sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Meskipun mengapresiasi keharmonisan dan kerukunan kehidupan bermasyarakat yang tetap terjaga dengan baik, Sri Untari menegaskan masih terdapat sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang masih memprihatinkan. Mirisnya, kasus kekerasan ini justru banyak terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, yakni di dalam keluarga dan lingkungan sekolah.
”Rumah dan sekolah yang dianggap aman ternyata masih terdapat hal demikian. Diperlukan komitmen seluruh komponen untuk menjaga dan mengawasi agar tumbuh kembang anak dan perempuan terjamin,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Selain kekerasan, isu kesehatan mental anak turut menjadi perhatian serius Komisi E. Banyak anak mengalami tingkat stres hingga depresi akibat penggunaan gadget tanpa batasan yang jelas, sehingga memicu akses ke situs-situs tidak layak yang berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka. Berdasarkan hasil rapat kerja bersama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, dilaporkan masih banyak anak-anak yang mengalami depresi akibat ketergantungan digital. Bahkan, ditemukan kasus ketergantungan atau penyimpangan perilaku seksual pada anak usia dini.
”Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak umur 5 tahun sudah menunjukkan ketergantungan pada hal-hal terkait seks. Keluarga adalah benteng utama untuk mengurangi proses ini, didukung oleh lingkungan sekolah serta edukasi yang terus-menerus,” ujar Sri Untari.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi E DPRD Jatim mencermati adanya potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data terakhir menunjukkan terdapat sekitar 2.000 pekerja yang terancam PHK dari beberapa perusahaan yang telah melapor ke Disnakertrans Jawa Timur, belum termasuk perusahaan yang belum melapor. Untuk itu, pihaknya mendorong adanya kerja sama dan pengawasan ketat antara Disnakertrans Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna memitigasi dampak PHK di kawasan industri.
Tak hanya isu sosial dan ketenagakerjaan, fenomena perubahan iklim (climate change) juga dinilai memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti yang kerap terjadi di kawasan Gunung Bromo dan pegunungan lainnya. Sri Untari meminta BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta menggandeng perguruan tinggi—khususnya yang memiliki pakar kehutanan—untuk merumuskan pola mitigasi bencana secara permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Menutup pernyataannya, Sri Untari menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang tenang dan kondusif bagi para pelaku UMKM. Di tengah perlambatan ekonomi yang memicu penurunan daya beli dan pendapatan masyarakat, UMKM menjadi tumpuan utama penopang ekonomi warga. “Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Indonesia Makmur,” pungkasnya. mut.
