Surabaya, Bhirawa— Indikator fisik dinilai tidak lagi relevan menjadi tolok ukur tunggal dalam menentukan desil tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Lia menekankan bahwa kepemilikan barang maupun bentuk bangunan tempat tinggal belum tentu mencerminkan kemampuan finansial seseorang yang sebenarnya.
“Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu benar-benar miliknya. Bisa saja itu rumah warisan, tetapi justru meninggalkan beban utang dan kondisinya tidak layak huni,” kata Lia di Surabaya.
Atas dasar itu, Lia mendorong pemerintah agar menyusun indikator desil yang lebih holistik. Kondisi riil setiap keluarga memiliki latar belakang finansial yang berbeda, sehingga tidak adil jika klasifikasi ekonomi hanya dipukul rata lewat tampilan kasat mata.
Sebagai gambaran, akses lingkungan seperti ketersediaan air bersih di area pemukiman memang bisa dijadikan acuan awal. Kendati demikian, variabel tersebut tidak boleh berdiri sendiri untuk menarik kesimpulan status ekonomi keluarga.
“Tinggal di pemukiman dengan air bersih memadai memang indikator pendukung, tetapi bukan satu-satunya ukuran untuk memvonis kondisi ekonomi seseorang,” imbuhnya.
Guna mencegah kekeliruan klasifikasi di lapangan, senator asal Jatim ini menyoroti pentingnya kejelasan aturan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan. Ia mengibaratkan regulasi tersebut layaknya relasi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
“AD bersifat umum, sedangkan ART bersifat operasional. Begitu juga kebijakan negara, harus ada regulasi turunan yang detail agar mampu menerjemahkan kondisi masyarakat di lapangan secara tepat,” pungkasnya.
Lia berharap evaluasi sistem pemutakhiran data desil mampu keluar dari jebakan formalitas administratif, sehingga bantuan maupun program afirmasi pemerintah benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.mut
