Rp3 Miliar Terancam Gara-Gara Utang Rp300 Juta, Ning Lia Kawal Keadilan bagi Warga Surabaya

Surabaya, Bhirawa-Berawal dari persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah, aset tanah bernilai lebih dari Rp3 miliar di Surabaya kini terjebak dalam pusaran sengketa hukum. Kasus ini menyita perhatian publik setelah muncul kisah Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, serta Joni, seorang penjual nasi goreng yang terancam kehilangan tanah yang telah dibelinya sejak 2010. Ketimpangan mencolok dalam perkara ini mendapat sorotan serius dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut mempertanyakan aspek keadilan di balik utang sekitar Rp300 jutaan yang berujung pada perebutan aset senilai Rp3 miliaran.

​”Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia saat menyoroti perkara tersebut.

​Menurutnya, selisih nilai yang mencapai hampir sepuluh kali lipat itu tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Negara wajib hadir memastikan rasa keadilan substantif, terutama ketika hubungan utang piutang berubah menjadi sengketa peralihan hak milik.

​Kronologi Jual Beli dan Munculnya Somasi

​Prahara ini bermula pada 2010 lalu saat Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta. Kala itu, sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah, sementara dokumen aslinya disebut berada di pihak lain sehingga Joni hanya memegang salinan fotokopi.

​”Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.

​Selama enam tahun, tidak ada gejolak yang dirasakan Joni. Namun, situasi memanas pada 2016 ketika muncul sengketa utang piutang antara Sri Indah dengan seseorang bernama Tomi. Dari sinilah diduga muncul praktik dana talangan bermasalah yang menyeret tanah milik Joni ke dalam sengketa.

​Joni mengaku heran bagaimana urusan utang piutang antara Sri Indah dan Tomi bisa berujung pada peralihan hak atas tanah miliknya yang belum sempat dipecah dari sertifikat induk. Puncaknya, ia justru menerima surat somasi pengosongan lahan dari pihak lain.

​”Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana? Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri, yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegas Joni.

​Desak Penelusuran Menyeluruh

​Hingga kini, Joni berharap hak atas tanah yang dibelinya dengan jerih payah berjualan nasi goreng tidak ikut dirampas akibat persoalan hukum yang sama sekali tidak melibatkannya.

​”Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” harapnya.

​Menyikapi kebuntuan ini, Ning Lia mendorong aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk menelusuri riwayat pinjaman, dokumen perjanjian, hingga proses balik nama sertifikat secara objektif. Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa agraria tidak cukup hanya bertumpu pada formalitas dokumen di atas kertas, tetapi juga harus menggali fakta transaksi riil demi melindungi hak masyarakat kecil.mut

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *