Malang, Bhirawa-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terus mengintensifkan kegiatan serap aspirasi guna mendengar langsung berbagai persoalan masyarakat di daerah pemilihan. Dalam agenda reses masa persidangan 2026–2027 yang digelar di kawasan Malang Raya, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari, M.AP., menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari kebijakan pajak penghasilan, tata kelola aspirasi, hingga penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.
Terkait regulasi perpajakan, Sri Untari menyoroti dinamika ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ia mengonfirmasi adanya wacana penerapan aturan baru dengan batas PTKP hingga Rp10 juta per bulan, naik dari ketentuan sebelumnya yang berada di angka Rp4,8 juta per bulan.
Menurutnya, apabila kebijakan batas PTKP baru tersebut resmi diterapkan, hal ini akan menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, selama ini pelaku usaha kecil kerap menghadapi kompleksitas regulasi dan tumpang tindih beban administrasi—mulai dari pemotongan pajak melalui aplikasi digital, pajak konvensional, hingga pajak UMKM.
”Ya kasihan dong pajak penghasilan (jika berlapis-lapis seperti sekarang),” ujar Sri Untari saat menyoroti beban yang harus ditanggung pelaku usaha kecil di tengah berbagai lapis aturan pajak yang ada.
Selain persoalan pajak, politisi senior ini juga memaparkan mekanisme tindak lanjut atas seluruh keluhan maupun masukan masyarakat selama masa reses. Ia memastikan setiap temuan dari berbagai klaster akan dihimpun dan dikawal secara kelembagaan di tingkat komisi DPRD Jatim.
”Proses ini nanti dihimpun di komisi-komisi, karena ini sifatnya tidak fraksional melainkan kelembagaan DPRD. Nanti dihimpun, dilihat, lalu dikelompokkan sesuai dengan klasternya masing-masing sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sri Untari memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Koperasi Merah Putih di Kota Malang. Meski di beberapa wilayah lain inisiatif serupa masih memerlukan koordinasi dan pemantauan lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah nyata yang ditunjukkan oleh Koperasi Kelurahan Bumiayu yang dinilai telah berjalan sukses.
Berawal dari kelompok kecil dengan 60 anggota, Koperasi Bumiayu kini berkembang pesat hingga memiliki 180 anggota di bawah pengelolaan pengurus yang berpengalaman. Koperasi ini bahkan telah berhasil menjalin kemitraan strategis dengan Perum Bulog untuk penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Pertamina untuk distribusi gas elpiji bersubsidi sebanyak 50 tabung per minggu.
Keberhasilan tersebut dinilai layak menjadi model pengembangan ekonomi kerakyatan di kelurahan lainnya. Sri Untari pun berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar koperasi dapat tumbuh mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah.
”Bisa jadi percontohan. Nanti saya mau kasih pelatihan untuk replikasinya, harus menjadi koperasi sejati,” pungkasnya. mut






