Dr. Sri Untari Bisowarno M AP
Malang, Bhirawa
Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 pada 12 Juli, tokoh gerakan koperasi nasional, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mengingatkan agar pembangunan koperasi di Indonesia tidak terjebak pada mengejar kuantitas semata. Evaluasi mendalam diperlukan agar koperasi tidak sekadar menjadi instrumen program yang rentan gulung tikar.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan di tengah masifnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan data pemerintah, saat ini lebih dari 80 ribu KDKMP telah berbadan hukum, sementara ribuan lainnya mulai memasuki tahap operasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.
Namun, bagi Untari, kuantitas koperasi yang berdiri belum menjadi jaminan lahirnya gerakan koperasi yang sehat dan mandiri.
”Persoalan mendasar koperasi hari ini bukan soal jumlah, tetapi bagaimana koperasi itu lahir. Apakah lahir dari kebutuhan anggotanya atau hanya karena program,” ungkap Untari, Sabtu (11/7/2026).
Kembali ke Filosofi Self Help
Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut menegaskan, hakikat koperasi sejak awal dibangun di atas filosofi self help through mutual help, yakni menolong diri sendiri melalui kerja sama. Filosofi itu diwujudkan melalui prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, komitmen dan rasa memiliki dari anggota adalah fondasi utama yang membuat koperasi mampu bertahan lama.
”Orang-orang berkumpul karena memiliki kebutuhan yang sama, kemudian mendirikan perusahaan yang mereka miliki, kelola, dan awasi bersama. Karena tumbuh dari bawah, dayanya jauh lebih kuat,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah koperasi besar yang sukses bertahan lintas generasi karena lahir dari kebutuhan riil anggotanya, seperti Kospin Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, hingga Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang.
Lima Rapor Merah Koperasi Berbasis Program
Sebaliknya, koperasi yang lahir instan melalui program pemerintah dinilai menghadapi tantangan keberlanjutan yang besar. Pola ini dinilai terus berulang sejak era reformasi, di mana setiap pergantian rezim selalu diikuti dengan program pembentukan koperasi baru demi mengejar target visi kepala daerah maupun presiden.
”Akar persoalannya, koperasi itu lahir bukan karena kebutuhan komunitas, tetapi karena kebutuhan pemerintah menjalankan program,” cetus Untari.
Wanita yang juga menjabat Ketua Umum Koperasi SBW ini memetakan 5 persoalan utama mengapa koperasi berbasis program rentan tidak berkembang:
Tidak lahir dari kebutuhan riil dan mendasar masyarakat.
Lemahnya ikatan sosial (social bonding) antaranggota.
Pergeseran semangat gotong royong menjadi sekadar pemenuhan administrasi program.
Sangat bergantung pada siklus politik dan anggaran.
Minimnya keberlanjutan pendidikan serta penguatan kapasitas pengurus.
”Padahal koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan melalui pendidikan anggota, penguatan manajemen, dan pendampingan yang konsisten,” tambahnya.
Catatan Kritis untuk KDKMP
Mengenai kehadiran KDKMP, Untari memuji gagasan besar pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional sekaligus penyalur barang-barang subsidi. Langkah ini disebutnya sebagai sebuah revolusi pemikiran yang berniat sangat baik.
Namun, ia memberikan catatan kritis pada sisi implementasi yang dinilai terburu-buru. Pembentukan KDKMP yang terkesan dikejar target dalam waktu sekitar dua bulan disinyalir melibatkan lembaga yang kurang berpengalaman dalam membina koperasi, serta belum optimal melibatkan organisasi gerakan koperasi seperti Dekopin.
Dampaknya, banyak pengurus direkrut tanpa latar belakang perkoperasian maupun pelatihan yang memadai. Bahkan di sejumlah daerah, ditemukan koperasi yang hanya beroperasi pada hari pertama peresmian dan keanggotaannya masih terbatas pada lingkaran pengurus serta pengawas saja.
”Saya masih memiliki pesimisme kalau persoalan-persoalan mendasar itu tidak diselesaikan. Sehebat apa pun programnya, koperasi akan sulit tumbuh dengan baik jika tidak berangkat dari kebutuhan anggotanya sendiri,” tegasnya.
Ia memungkasi, keberhasilan koperasi sama sekali tidak diukur dari banyaknya papan nama koperasi yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya untuk hidup, memberikan kemanfaatan ekonomi nyata bagi anggota, dan tangguh bertahan lintas generasi.
”Kalau anggota merasa memiliki, koperasi akan dijaga oleh anggotanya sendiri. Di situlah koperasi sejati lahir,” pungkas Untari.mut
