Malang, Bhirawa– Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur menuntut penanganan yang komprehensif. Penanganan bencana dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aksi fisik di lapangan, melainkan harus terpadu melalui pendekatan sains, teknologi, serta kearifan lokal.
Pandangan tersebut disampaikan politisi senior sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr Sri Untari Bisowarno, usai melakukan doa bersama di Gedung Koperasi SBW Kamis 22/10.
Menurut Untari menanggapi situasi karhutla dan krisis air yang berdampak luas pada ekosistem serta kehidupan warga di sekitar lereng pegunungan, BPBD Jatim harus menyiapkan diri.
Ia menjelaskan, percepatan penanganan kebakaran hutan membutuhkan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk memicu hujan buatan. Namun, ikhtiar ilmiah tersebut dinilai kian bermakna jika dikombinasikan dengan pendekatan kultural dan spiritual masyarakat setempat.
”Penanganannya harus holistik. Selain upaya teknologi untuk menurunkan hujan, kita juga merangkul tokoh lintas agama, tokoh adat, dan para sesepuh di lereng pegunungan untuk bersama-sama memanjatkan doa memohon berkah hujan dan keselamatan,” ujar Sri Untari.
Ia mencontohkan langkah koordinasi bersama para sesepuh di lereng Gunung Arjuno beberapa waktu lalu. Kegiatan doa bersama dan ritual permohonan ampunan (ruwatan alam) berjalan beriringan dengan ikhtiar teknis pemadaman, yang kemudian disusul turunnya hujan di kawasan terdampak.
Kendati api telah berhasil dikendalikan, Sri Untari mengingatkan potensi ancaman bencana susulan pascakarhutla. Menurutnya, hilangnya tutupan vegetasi akibat kebakaran membuat struktur tanah menjadi labil, sehingga sangat rentan memicu longsor, erosi, hingga banjir bandang ketika intensitas curah hujan mulai tinggi.
”Begitu hujan deras turun dan lereng gunung gundul, tidak ada lagi vegetasi yang mampu menahan laju air. Resapan hilang, air langsung meluncur membawa material lumpur dan bebatuan ke permukiman di wilayah hilir,” terangnya.
Melihat risiko tersebut, ia mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera mematangkan peta mitigasi dan jalur evakuasi warga sebelum puncak musim penghujan tiba. Kesiapan logistik serta sarana tanggap darurat harus dipastikan berada dalam kondisi prima.
”Kesiapan perahu karet, persediaan sembako, tenda darurat, hingga alokasi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dipastikan cukup dan siap dicairkan sewaktu-waktu. Penanganan pascabencana tidak boleh terlambat hanya karena kendala administratif,” pungkasnya.mut
