Malang, Bhirawa – Kalangan guru Bimbingan dan Konseling (BK) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. Politisi perempuan tersebut dinilai menjadi satu-satunya anggota legislatif yang memberikan ruang dan perhatian nyata terhadap beratnya beban kerja serta kendala yang dialami guru BK di tingkat akar rumput.
Ungkapan rasa terima kasih tersebut diutarakan langsung oleh Titik Tri Maria, guru BK MTsN 1 Gondanglegi, Kabupaten Malang, saat menyampaikan aspirasi mengenai dinamika penanganan siswa di era gempuran teknologi, pada Sosialisasi Penguatan Karakter dan Ketahanan Remaja di Era digital dan AI : Sinergi Guru BK dalam pencegahan kenakalan dan prilaku menyimpang, dengan Guru BK di Kabupaten Malang, Selasa 22/9.
”Kami sangat berterima kasih kepada Bu Sri Untari. Sampai saat ini Ibu satu-satunya anggota dewan yang benar-benar peduli dan mau mendengarkan kami. Selama ini guru BK kerap menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan persoalan siswa yang begitu kompleks di sekolah,” ungkapnya.
Mendapati keluhan tersebut, Sri Untari menjelaskan, derasnya arus digitalisasi membawa dampak negatif yang signifikan terhadap moral dan perilaku anak didik. Di lapangan, para pendidik menemukan fenomena memprihatinkan, mulai dari keterlibatan siswa dalam mengakses konten pornografi, indikasi perilaku video call sex (VCS), hingga tindakan tidak pantas berupa pelecehan verbal terhadap guru di ruang media sosial.
Kondisi tersebut, lanjutya menuntut adanya payung koordinasi dan kanal resmi antara pihak sekolah—terutama guru BK—dengan pemerintah daerah, dinas terkait, aparat kepolisian, maupun tenaga profesional psikologis agar penanganan masalah tidak berhenti di dinding sekolah saja.
Sri Untari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pembinaan moral generasi muda. Menurutnya, penuntasan persoalan degradasi perilaku pada pelajar membutuhkan sinergi multi-pihak yang tidak bisa dibebankan semata-mata kepada guru BK.
Sebagai langkah konkret, Untari mengusulkan agar momen penerimaan rapor dimanfaatkan pihak madrasah dan sekolah untuk membangun dialog edukatif yang intensif dengan para orang tua atau wali murid.
”Saat pembagian rapor, jangan hanya menyerahkan lembar nilai akademis. Sampaikan secara transparan kondisi perkembangan karakter anak dan edukasi orang tua mengenai pengawasan perangkat digital di rumah,” tegas Untari.
Selain itu, Untari mendorong pengaktifan kembali pembinaan khusus seperti pendidikan keputrian bagi siswi, setidaknya dialokasikan satu jam pelajaran sepekan. Ruang ini dinilai krusial untuk memberikan pemahaman menyeluruh seputar kesehatan reproduksi, fase pubertas, hingga konsekuensi biologis dan sosial akibat pergaulan bebas.
Pihaknya menekankan bahwa orang tua dan pendidik harus berani berbicara secara lugas dan terbuka kepada remaja usia puber terkait dorongan seksual. Edukasi tersebut harus dibarengi dengan penanaman kesadaran agar anak menunda aktivitas seksual pranikah demi melindungi masa depan serta kelangsungan pendidikan mereka.
Tidak hanya di tingkat sekolah dasar dan menengah, Tokoh Koperasi Nasional itu, juga mengingatkan dunia perguruan tinggi—termasuk rencana pengembangan kampus di kawasan Kepanjen—agar tidak semata-mata mengejar indeks prestasi akademis, melainkan wajib mengedepankan pembinaan adab, etika, dan nilai moral.
”Bangsa ini memerlukan teladan nyata. Nilai agama dan norma sosial tidak boleh hanya berhenti pada teori yang dihafalkan di ruang kelas, melainkan harus dihidupkan melalui keteladanan perilaku sehari-hari oleh para guru, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkas Sri Untari.mut
