Malang, Bhirawa – Dunia pendidikan kejuruan di Jawa Timur dihadapkan pada dilema krusial antara tuntutan kurikulum modern dengan keterbatasan sarana prasarana. Banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) rumpun teknik pemesinan kini tertinggal dalam adopsi teknologi mesin mutakhir yang telah bertransformasi ke arah kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kondisi tersebut diungkapkan Anggota/Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., usai hadir menjadi narasumber dalam forum dialog bersama para guru SMK negeri dan swasta bidang pemesinan di Malang Raya.
Sri Untari menegaskan bahwa tenaga pendidik dituntut memiliki etos kerja yang lebih efektif dan adaptif mengikuti derap zaman. Namun, dalam realitas lapangan, problematika fasilitas praktik masih menjadi batu sandungan utama. Mesin-mesin bengkel yang tersedia di banyak sekolah dinilai sudah kedaluwarsa dan tidak lagi selaras (link and match) dengan standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Salah satu contoh terjadi di SMKN 1 Singosari, di mana sarana mesin yang ada sebagian besar belum terbarukan, sementara era manufaktur saat ini telah beralih pesat menggunakan sistem digital dan AI.
Upaya peremajaan fasilitas dari alokasi kas daerah, menurut Untari, saat ini menghadapi jalan buntu akibat menyusutnya kapasitas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Kekuatan fiskal kita memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada 2024, belanja kita masih berada di angka Rp36 triliun dengan pendapatan Rp32 triliun dan PAD mencapai Rp23 triliun. Saat ini, posisi PAD kita berkisar di angka Rp17,7 triliun dan belanja di angka Rp29 triliun,” terang Untari.
Penurunan kapasitas fiskal tersebut membuat anggaran daerah terkunci hanya untuk pemenuhan belanja wajib, gaji guru, serta program prioritas sesuai tugas dan fungsi (tusi). Alokasi belanja modal untuk pengadaan maupun pembaruan alat berat praktik kejuruan belum memungkinkan masuk skema APBD.
Di sisi lain, opsi penggalangan partisipasi melalui komite atau wali murid dinilai kurang realistis dan tidak mendapat respons yang memadai. Karena itu, Untari mendorong manajemen SMK mengambil langkah terobosan melalui kerja sama kemitraan langsung dengan korporasi manufaktur.
”Pihak sekolah kami sarankan untuk proaktif menjalin kolaborasi dengan industri rekanan yang menyerap lulusan mereka. Manfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembaruan maupun hibah alat mesin praktik,” tegas politisi perempuan asal Malang tersebut.
Sembari menanti pulihnya kapasitas Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat agar revitalisasi sarpras sekolah bisa kembali teranggarkan, Untari meminta para guru tetap mengoptimalkan sarana yang ada untuk memperkuat kompetensi dasar siswa tanpa kehilangan relevansi industri. mut
