Surabaya, Bhirawa-Anggota DPD RI Lia Istifhama mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berencana mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memperkuat evaluasi menyeluruh sekaligus memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Menurut Ning Lia—sapaan akrabnya—rencana di bawah komando Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut membuktikan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah Pemprov Jawa Timur untuk mengumpulkan seluruh pengelola SPPG ini sangat tepat. Ini menunjukkan keseriusan pemda dalam memastikan program MBG berjalan aman dari sisi kualitas maupun keamanan pangan yang diterima masyarakat,” tegas Ning Lia.
Ia menekankan bahwa insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG harus disikapi secara serius. Terlebih, kasus serupa berulang di beberapa wilayah sehingga membutuhkan evaluasi total agar tidak terus memicu keresahan publik.
“Masalah keracunan makanan ini harus jadi perhatian serius. Apalagi kejadiannya sudah berulang. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi dan menimbulkan kepanikan di masyarakat,” lanjutnya.
Secara khusus, Senator asal Jatim ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah keracunan MBG yang menimpa warga penerima manfaat di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai bentuk empati, Ning Lia menjenguk para korban pada Rabu malam (2/9), termasuk para santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam yang dirawat intensif.
Tercatat, santri dari pesantren tersebut menjadi kelompok korban terbanyak dengan jumlah mencapai lebih dari 400 anak. Kejadian ini, menurutnya, menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola untuk memperketat pengawasan di setiap rantai penyediaan makanan.
“Keprihatinan saya sangat mendalam untuk para korban, khususnya anak-anak dan santri yang dirawat. Semoga cepat sembuh. Evaluasi yang dilakukan nanti jangan sekadar formalitas penanganan kasus, tetapi harus melahirkan sistem pengawasan ketat mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi,” pungkasnya.mut
